Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Hibah Compact dari Millennium Challenge Corporation (MCC) yang telah dilaksanakan empat tahun lalu, telah berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan, khususnya melalui pertumbuhan ekonomi.
Di tahun terakhir, Millennium Challenge Account Indonesia (MCA-Indonesia), selaku pengelola hibah Compact akan memperkuat upaya keberlanjutan proyek-proyek Compact , yakni pengembangan ekonomi rendah karbon, pengurangan stanting dan modernisasi pengadaan.
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, MCA-Indonesia, selaku lembaga pengelola Hibah Compact, harus bekerja keras untuk mencapai target ketiga proyek dan mengawal keberlanjutan investasi Compact.
Di sisi lain pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mempercepat berbagai upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki daya saing Indonesia.
"Saat Compact selesai nanti, ketiga proyek yakni kemakmuran hijau, kesehatan dan Gizi, serta modernisasi pengadaan dapat menghasilkan berbagai model pembangunan yang berharga, yang dapat diambil manfaatnya, diterapkan dan direplikasi,” ujar Bambang Brodjonegoro, Kamis (28/4/2017).
Direktur Eksekutif MCA-Indonesia, Bonaria Siahaan mengharapkan pemangku kepentingan dapat mengawal dan mendukung keberlanjutan program, terutama setelah Compact Indonesia berakhir pada April 2018.
"Selain itu, diharapkan akan terbangun dukungan dari pemerintah, mitra pembangunan dan masyarakat sipil untuk memastikan kesinambungan proyek-proyek kami,” ujar Bonaria.
Dalam empat tahun pelaksanaan Compact Indonesia, sejumlah pencapaian telah diraih.
Proyek Kemakmuran Hijau, telah menjalin kerja sama dengan Badan Restorasi Gambut untuk mendukung kinerja lembaga tersebut dalam upaya restorasi 2-3 juta hektar lahan gambut.
Proyek ini juga telah menandatangani 52 perjanjian hibah terkait energi terbarukan dan merangkul pelaksana di tingkat komunitas maupun sektor swasta.
"Program Compact juga memberikan hibah kepada 53 kelompok masyarakat akar rumput untuk mengelola sumber daya alam dengan lebih baik, termasuk kelompok perempuan,' katanya.
Dalam proyek modernisasi pengadaan, MCA-Indonesia bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memberi dukungan penguatan kelembagaan, sehingga 29 Unit Layanan Pengadaan (ULP) percontohan telah berstatus permanen.
Pemberdayaan sumber daya manusia yang dilakukan proyek ini telah meluluskan 229 orang, sehingga mereka memiliki kapasitas sebagai ahli pengadaan berstandar internasional.
Dari segi sistem, MCA-Indonesia membantu pengembangan 16 kontrak katalog lokal dan nasional untuk barang yang rutin dibutuhkan dan tersedia bebas di pasar.