Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memberikan sanksi berat kepada sejumlah pejabat pemasyarakatan terkait kaburnya ratusan narapidana dari Rumah Tahanan Klas IIB Sialang Bungkuk, Pekanbaru, Riau.
Ia mencopot Kepala Kantor Wilayah Riau dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Riau.
"Kakanwilnya dan Kadiv Pemasyarakatan saya berhentikan. Ditarik ke Jakarta untuk pembinaan," ujar Yasonna, dalam konferensi pers di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin (8/5/2017) petang.
Baca: Kisah Pelarian Ratusan Tahanan Rutan Pekanbaru, Ada yang Sembunyi di Dapur Rumah Warga
Selain itu, Yasonna memberhentikan status Pegawai Negeri Sipil terhadap Kepala Rutan dan Kepala Pengamanan Rutan Klas IIB Sialang Bungkuk.
Keduanya dianggap terindikasi melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan hak narapidana dan tahanan.
Yasonna menunjuk Anzhar sebagai Pelaksana Harian Kepala Rutan dan Jefriadi sebagai Pelaksana Harian Kepala Pengamanan Rutan untuk memulihkan keadaan.
Ia pun melantik Dewa Putu Gede sebagai Kepala Kanwil Riau.
"Saya buat datanya, petugas ada enam yang di Rutan yang diturunkan pangkat setingkat. Namanya enggak perlu ya," kata Yasonna.
Baca: Hari Pertama Kerja, Plh Karutan Sialang Bungkuk Dapat Laporan Pungli Pemindahan Tahanan
Yasonna mengatakan, pencabutan status PNS terhadap petugas rutan baru pertama kali dilakukan.
Ia menilai, apa yang terjadi di Rutan Sialang Bungkuk sudah tak bisa lagi ditelorir.
Kasus kaburnya ratusan napi ini tidak hanya karena lengahnya pengawasan maupun over capacity.
"Terjadi pelanggaran hak dasar warga binaan, ada pungli, pemerasan. Tidak sesuai dengan pembinaan yang diatur undang-undang pemasyarakatan," kata Yasonna.
Agar kejadian serupa tak terjadi, Yasonna membentuk tim internal yang akan terjun langsung ke lapangan memantau aktuvitas pungutan liar di rutan dan lapas.
Selain itu, ada tim sapu bersih pungli yang juga membantu.
Baca: Politisi PKS Dapat Info Napi Dipersulit Salat di Rutan Pekanbaru yang Rusuh Pekan Lalu
Yasonna berharap, kejadian fatal di lembaga pemasyarakatan yang berujung pemecatan petugas ini tak terjadi lagi.
"Proses pergantian dalam upaya menyelamatkan Kementerian Hukum dan HAM dari persoalan yang sering mendera kita. Saya ingin sampaikan pesan ke seluruh jajaran, kalau tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan benar, maka tanggung jawab tidak hanya tingkat itu saja tapi juga tingkat di atasnya," kata Yasonna.
Penulis: Ambaranie Nadia Kemala Movanita