Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden, Jusuf Kalla menjelaskan paham yang dianut oleh Hizbut Tahrir Indonesia yaitu, Khilafah Islamiyah sudah bertentangan dengan konsep kenegaraan apalagi di Indonesia.
JK menjabarkan, konsep yang diinginkan oleh HTI adalah konsep pemerintahan yang dipimpin seorang pemimipin muslim dan tanpa ada batas negara.
Kepemimpinan dalam konsep HTI, diberikan kepada seseorang yang juga sebagai pemimpin agama Islam yang disepakati oleh seluruh dunia.
"Sekarang ini sudah jelas negara itu punya ketentuan-ketentuan sendiri. Jadi paham itu memang tidak sesuai dengan konsep kenegaraan yang kita anut sekarang ini," kata dia di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (9/5/2017)
Namun, ketika HTI menginginkan adanya pemimpin agama saja, kata JK, sudah ada tempatnya seperti Katolik di Vatikan, Syiah di Iran dan beberapa tempat lain yang mengikuti berbagai macam fatwa yang ada, bukan di Indonesia.
Tetapi, jika HTI ingin tetap menjadikan satu antara pemimpin agama yang juga sebagai pemimpin pemerintahan di Indonesia, maka paham tersebut jelas akan dilarang.
"Jadi kalau itu ya tentu melanggar dan kita tidak setuju," katanya.