Pengamat: Saat Ini Momentum Tepat Jokowi Lakukan Reshuffle Kabinet

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Saat ini merupakan momentum yang tepat bagi Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle (perombakan) kabinet.

Demikian dikemukakan Pengamat Politik Boni Hargens saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (19/5/2017).

"Sekarang momentumnya tepat Juni-Juli reshuffle kabinet, sebab anggaran pemerintah dibicarakan April dan Juni-Juli tinggal push realisasinya. Saya kira reshuffle kabinet itu suatu keharusan," kata Boni.

Dia menegaskan reshuffle kabinet juga perlu dilakukan saat ini melihat dinamika politik setelah Pilgub DKI Jakarta.

Boni mengatakan Presiden Jokowi harus mengganti menterinya yang tidak maksimal bekerja dan tidak mencapai target yang dicanangkan.

"Pak Jokowi mengganti menteri yang lambat bekerja. Menteri yang membawah pesan dari luar istana juga harus diganti atau menteri yang bicara atau melakukan kebijakan semaunya di luar koridor istana," ujar Boni.

Baca: Sikapi Situasi Politik Terkini, Intrans Imbau Jokowi Segera Lakukan Reshuffle Kabinet

Dia menegaskan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif presiden sehingga kapan saja kebijakan itu bisa dijalankan.

Melihat kondisi politik setahun terakhir ini dimana pemerintahan Jokowi diserang bertubi-tubi dengan tekanan politik seperti gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Islam, gangguan OPM, kasus narkoba yang menggila dan kampanye hitam yang terus menerpa Jokowi menjelang Pilpres 2019.

"Oleh karena itu di kabinet pemerintahan perlu sinergitas, merapatkan barisan sebab kalau terpecah akan menjadi masalah. Apalagi kalau kinerja menteri tidak seirama dengan presiden maka bisa tertinggal," kata Boni.

Dijelaskan bahwa Joko Widodo harus memperlihatkan prestasi kinerjanya kepada rakyat jika ingin mencalonkan presiden lagi pada 2019 mendatang.

Alasannya, Jokowi tidak memiliki partai politik, bukan jenderal tidak punya pasukan sehingga yang ditonjolkan adalah prestasi kerja.

"Sehingga para pembantunya harus maksimal membantu kinerja presiden. Jika tidak yah reshuffle," ujarnya.

Lalu kementerian apa saja yang dianggap kurang maksimal bekerja dan perlu dievaluasi?