Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di lima lokasi di Jawa Timur, Rabu (7/6/2017).
Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan suap terhadap DPRD Jawa Timur terkait tugas pengawasan dan pemantauan terhadap revisi Perda dan penggunaan anggaran tahun 2017.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan lima lokasi yang digeledah di antaranya Kantor DPRD Jawa Timur, Kantor Dinas Peternakan, Kantor Dinas Pertanian.
Serta dua rumah yang salah satunya merupakan kediaman tersangka dalam kasus ini.
"Penggeledahan dilakukan mulai pukul 08.00 WIB, lokasi yang digeledah diantaranya kantor DPRD Jatim, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, dan dua rumah," ungkap Febri di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Dari lima lokasi yang digeledah ini, penyidik KPK menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan barang bukti elektronik.
Bahkan penyidik juga menyita uang tunai dalam pecahan rupiah.
"Tim KPK menerjunkan lima tim terpisah untuk menggeledah secara pararel. Kami menyita dokumen, barang bukti elektronik, uang rupiah. Jumlahnya masih dihitung," kata Febri.
Febri menambahkan selain melakukan penggeledahan dan penyitaan, penyidik KPK juga memeriksa lima saksi di Jawa Timur.
Mereka berasal dari unsur dinas dan dari DPRD Jawa Timur.
"Kami lakukan pemeriksaan di tiga lokasi di DPRD dan dua dinas lainnya. Yang diperiksa lima orang," singkatnya.
Untuk diketahui, setelah dilakukan gelar perkara terhadap hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT), Senin (5/6/2017) di Jawa Timur, penyidik meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan.
KPK pun menyita barang bukti uang Rp 150 juta dari ruangan ketua Komisi B, Mochmad Basuki (MB) yang juga Politisi Gerindra.
Dalam kasus ini KPK menetapkan enam tersangka.
Mochamad Basuki alias MB, Bambang Heryanto alias BH (Kadis Pertanian Jawa Timur)Rohayati alias ROH (Kadis Peternakan Jawa Timur).
Rahman Agung alias RA (staf DPRD Tingkat 1),Santoso alias S (staf DPRD Tingkat 1 ) dan Anang Basuki Rahmat alias ABR (ajudan Kadis Pertanian).
Atas perbuatannya, Bambang, Anang dan Rohayari disangkakan sebagai pemberi suap.
Mereka dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juntco Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Sementara tersangka Basuki, Rahman dan Santoso disangka selaku penerima suap.
Ia dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Terkait barang bukti uang Rp 150 juta, diketahui uang itu adalah pembayaran uang triwulan kedua dari total komitmen Rp 600 juta oleh setiap Kepala Dinas yang diberikan ke DPRD terkait tugas pemantauan dan pengawasan DPRD Jatim tentang penggunaan anggaran tahun 2017.
Asal usul uang Rp 150 juta itu berasal dari kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, Bambang Heryanto (BH) melalui perantara Anang Basuki Rahmat (ABR) ajudan Bambang Heryanto ke Rahmat Agung (RA), staf DPRD untuk Moch Basuki (MB), Ketua Komisi B.
Selain Rp 150 juta, pada 26 Mei 2017 ada juga uang Rp 100 juta dari Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jatim soal revisi perda yang diterima Moch Basuki.
Pada 31 Mei 2017, Moch Basuki menerima lagi Rp 50 juta dari Kepala Dinas Perisndustrian dan Perdagangan.
Ada juga Rp 100 juta dari kadis Perkebunan dan Rp 150 juta dari Kadis Pertanian.