Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Gerindra Andre Rosiade memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mengambil posisi dan sikap tegasnya terhadap pro dan kontra pembentukan hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia menekankan demikian karena sejak era kepemimpinan Presiden Jokowi, lembaga anti rasuah yang kini dipimpin Agus Rahardjo terus mendapatkan serangan dari berbagai pihak.
Diawali dari gonjang-ganjing Budi Gunawan sebagai calon Kapolri waktu itu.
"Sekarang gonjang-ganjing hak angket KPK dimotori partai pendukung pemerintah, pendukung Presiden, kan beda dengan komitmen Presiden sendiri," tegas Andre saat dihubungi, Kamis (15/6/2017).
Komitmen Presiden dimaksud, ungkap Andre, yakni janji meningkatkan dan menambah penyidik KPK pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Presiden juga pernah berjanji akan menambah anggaran KPK.
Namun janji tersebut menurutnya tinggal janji, karena hingga kini janji itu belum juga direalisasikan Jokowi. Yang ada, partai pendukung Jokowi justru terkesan ramai-ramai melemahkan KPK.
"Tidak bisa sekedar bilang KPK perlu diperkuat, KPK harus independen, Presiden juga perlu bersikap tegas. Sebab dalam kenyataannya KPK nyata-nyata mulai digerogoti, dilemahkan," urai Andre.
Ditambahkan, keberadaan KPK saat ini sangat dibutuhkan masyarakat ditengah menurunnya kepercayaan terhadap Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI. Partai pendukung pemerintah yang seharusnya sejalan dengan Presiden justru berbeda sikap.
"Ini sudah tiga tahun jalan pemerintahan Jokowi. Jangan hanya diam, jangan lagi berlindung dibalik kata intervensi politik, ini soal harapan rakyat bahkan KPK harus tetap ada dan diperkuat," ucapnya.
Andre menyinggung era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Melalui Setgab, Presiden terus melakukan koordinasi dengan partai pendukung pemerintah dalam mengeluarkan setiap kebijakan.
Hal yang sama sebenarnya bisa dilakukan Presiden dengan memanggil partai yang berseberangan dengan sikap tegas Presiden.
"Dulu jaman SBY ada Setgab, masa sekarang Presiden Jokowi enggak bisa manggil partai pendukungnya. Kalau tidak sejalan kan bisa dijewer," kata dia.
Amanah yang diberikan rakyat Indonesia melalui Pilpres 2014, selayaknya dijalankan dengan baik. Kecuali jika Presiden memang menyetujui adanya pelemahan KPK dengan tidak mengambil sikap tegas.
"Presiden itu kan Kepala Pemerintahan, Kepala Negara, beliau memegang mandat rakyat. Presiden jangan ragu, segera tindak partai pendukungnya, kecuali memang secara diam-diam Presiden Jokowi menyetujui pelemahan KPK. Diamnya Jokowi ini bisa diartikan dalam hati kecilnya setuju KPK dilemahkan," demikian Andre.