Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Angket menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menghormati konstitusi terkait izin Politikus Hanura Miryam S Haryani. Seperti diketahui, Pansus Angket KPK mengundang Miryam pada rapat, Senin (19/6/2017).
"Dia (KPK) akan kena pasal penyanderaan dalam KUHP. Tidak menghormati konstitusi," kata Wakil Ketua Pansus Angket KPK Taufiqulhadi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/6/2017).
Taufiqulhadi meminta adanya saling menghormati antarlembaga. Apalagi, Pansus Hak Angket berada dalam lembaga konstitusi.
"Saya berharap harus dihormati kalau tidak dihormati itu adalah upaya menggerus sebuah institusi yang diberi wewenang konsititusi. Itu tidak boleh terjadi. Jadi jangan melihat hal tersebut secara sepihak," kata Politikus NasDem itu.
Taufiqulhadi mengingatkan permintaan Pansus Angket sangat mengikat. Ia mengatakan tidak hanya KPK melainkan Presiden dapat didatangkan Pansus Angket.
"Kalau dia ini tidak memberikan izin. Itu bisa dikenakan pasal penyanderaan. Harus hati hati," kata Taufiqulhadi.
Taufiqulhadi mengatakan Pansus akan mengirimkan surat permohonan kepada KPK untuk menghadirkan Miryam. Ia memuturkan kehadiran narasumber dalam rapat Pansus sangat penting. Apalagi, keterangan Miryam dibutuhkan Pansus Angket KPK.
"Bagi pansus kalau sudah memutuskan untuk panggil Miryam itu penting. Kami menggangp kerja pansus dengan memanggil Bu Miryam sebagai pintu masuk segalanya," kata Taufiqulhadi.