Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan sejumlah nama dipanggil Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Fahri menilai hal tersebut diperlukan untuk memgindentifikasi kronologis kelahiran lembaga anti rasuah tersebut.
"Saya sering menyebut empat orang ini. Empat orang yang masih hidup yang termasuk membuat UU KPK," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/6/2017).
Fahri mengatakan UU KPK ditandatangani oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.
Lalu Menkumham Yusril Ihza Mahendra.
Tim pemerintah yakni Profesor Romli Atmasasmita dan pihak DPR Panda Nababan.
"Adapula ahli lain seperti Andi Hamzah. Orang-orang ini tahu betul waktu KPK dibuat nuansanya dan kenapa jadi kayak gini. Misalnya tangkap tangan jadi operasi inti KPK," kata Fahri.
Fahri menyinggung operasi tangkap tangan tidak dapat dilakukan dengan mengintip.
Ia menyebutkan operasi tangkap tangan merupakan peristiwa spontan, sedangkan mengintip adalah operasi intelijen.
Sementara dalam hukum pemberantasan korupsi tidak ada operasi intelijen.
"Saya sendiri mengusulkan agar para pennbuat undang-undang ini juga dihadirkan supaya kita jadi tahu apa pandangaan mereka tentang perjalanan KPK sekarang," kata Fahri.