Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Wacana pergantian Panglima TNI kembali bergulir, terutama di media sosial.
Menanggapi hal ini, pengamat komunikasi politik Maksimus Ramses Lalongke menekankan netralitas TNI dijaga dari kepentingan politik.
"Kegiatan yang bernuansa politik praktis tidak bisa dilakukan. Jadi masalah jika (Panglima TNI) menggerakkan massa dan mengarahkan kekuatan politik untuk kepentingan diri sendiri," kata Maksimus dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (4/7).
Maksimus mengingatkan TNI memiliki tugas untuk mengamankan negara. Termasuk, menjaga presiden sebagai simbol negara. Karenanya Presiden Joko Widodo harus masuk dalam bagian upaya pengamanan, bukan justru sebaliknya.
"Maka Panglima harus tunduk dan taat terhadap presiden. Apalagi Indonesia tidak mengenal TNI terlibat dalam politik praktis," katanya lagi.