Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menolak keras rencana pemerintah yang akan menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur.
Hidayat menilai rencana tersebut sangat tidak tepat.
Seharusnya, kata Hidayat, dana haji itu digunakan untuk kepentingan umat.
Misalnya menjadikan ongkos haji semakin murah atau membantu mempermudah jemaah haji asal Indonesia dalam melaksanakan ibadah di Makkah.
Baca: MUI Sepakat Dana Haji Untuk Bangun Infrastruktur Dengan Syarat
Penggunaan dana haji untuk investasi pembangunan infrastruktur, kata Politikus PKS itu bisa menimbulkan keresahan.
Apalagi, saat ini banyak kalangan umat Islam yang merasa dicederai karena aspirasinya tidak diakomodasi pemerintah.
"Dananya dipakai, sementara aspirasinya dipinggirkan. Mestinya pembangunan infrastruktur, itu memakai pos anggaran APBN, bukan dana haji," kata Hidayat dalam keterangan tertulis, Minggu (30/7/2017).
Baca: Politikus Golkar Sebut Isu Meningkatnya Utang Luar Negeri Untuk Jatuhkan Elektabilitas Jokowi
Karena itu Hidayat berharap, pemerintah bisa bersikap bijaksana dan tidak memakai dana haji untuk pembangunan infrastruktur.
Sementara itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta pemerintah berdialog dengan Ormas Islam.
Hal itu, terkait dengan keinginan Presiden Joko Widodo yang berencana menggunakan dana haji untuk infrastruktur.
"Saya berharap untuk dana umat, bicaralah dengan MUI, NU, Muhammadiyah, bicara," kata Zulkifli.
Ketika ditanyakan apakah dirinya Zulkifli setuju atau menolak rencana kebijakan pemerintah tersebut, ia enggan berkomentar banyak.
Soal Penggerebekan Beras Maknyus, Komisioner Ombudsman RI: Siapa yang Bisiki Pak Tito? https://t.co/qxUCnJ47ZM via @tribunnews
— TRIBUNnews.com (@tribunnews) July 30, 2017
Ia kembali meminta pemerintah berkomunikasi dengan Ormas Islam.
"Bukan enggak setuju atau setuju. Makanya ajak bicara," kata Zulkifli.