Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Imanuel Nicolas Manafe
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menanggapi Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur terkait pengelolaan dana desa.
Presiden Jokowi kembali mengingatkan agar penggunaan dana desa harus terus diawasi.
"Harus ada pengawasan, controlling, pemeriksaan, yang terus menerus. Karena ini terkait uang yang besar sekali," kata Presiden berdasarkan keterangan Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Jumat (4/8/2017).
Baca: Tjahjo Kumolo Akui Bertemu Hary Tanoe Selama 5 Jam Sebelum Perindo Nyatakan Dukung Jokowi
Tidak hanya itu, Jokowi mengatakan dana desa harus dikelola dengan manajemen dan organisasi yang baik agar tidak mudah diselewengkan.
"Saya selalu sampaikan bahwa manajemen dana desa itu harus betul-betul direncanakan dengan baik, diorganisasi yang baik. Ada pendampingan, dilaksanakan," tutur Jokowi.
Dana desa pada awal peluncurannya dialokasikan sebesar Rp 20 triliun.
Baca: Polri Gandeng Kepolisian Australia Periksa Rekaman CCTV Detik-detik Penyerangan Novel Baswedan
Kemudian ditingkatkan menjadi Rp 47 triliun dan ditingkatkan lagi menjadi Rp 60 triliun.
"Artinya, total dalam tiga tahun ini sudah Rp 127 triliun," katanya.
Dengan total dana desa Rp 127 triliun diharapkan Jokowi ada perputaran uang di desa.
"Sehingga apa? Daya beli rakyat di desa semakin naik," kata Presiden.