Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyayangkan pernyataan Politikus Partai NasDem Victor Bungtilu Laiskodat, yang bernada ancaman. Ketua DPP PKS Departemen Hukum dan HAM, Zainudin Paru, menganggap pernyataan Victor Bungtilu Laiskodat bisa mengancam persatuan Indonesia.
Zainudin Paru menganggap ironis pernyataan kasar yang mengancam persatuan Indonesia itu, justru keluar dari kader partai yang selama ini menganggung-agungkan semangat restorasi.
"Kami mohon maaf, kami mempertanyakan betul jargon partai NasDem sebagai partai politik yang lahir untuk merstorasi Indonesia, tapi yang terjadi bukan merestorasi, tapi mengerosi sistem-sistem politik, sosial dan keadilan Indonesia," ujar Zainudin kepada wartawan di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Jumat (4/8/2017),
Pernyataan Victor Bungtilu Laiskodat yang dipermasalahkan itu, dilontarkan saat ia berpidato di acara kampanye salah satu kandidat calon Bupati yang didukung Partai NasDem. Victor mengingatkan masyarakat, bahwa ada kelompok ekstrimis yang mendukung negara khilafah, atau sistem tata negara Islam.
Dalam video yang diterima Tribunnews mengenai pernyataan yang dipermasalahkan itu, Politisi Partai NasDem tersebut mengingatkan bahwa pendukung kelompok-kelompok tersebut adalah Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKS dan Partai Amanat Nasional (PAN). Victor Bungtilo Laiskodat juga menyebut di negara Khilafah, semua warganya harus menganut agama Islam.
Di kesempatan itu Victor Bungtilu Laiskodat juga sempat menyatakan kata-kata kasar yang menurut Zainudin Paru sangat tidak pantas diucapkan seorang kader Partai Politik pendukung pemerintah, yakni "kita bunuh pertama mereka, sebelum kita dibunuh."
Zainudin Paru juga menyinggung jargon "Saya Indonesia, saya Pancasila," yang kerap diserukan Victor Bungtilu Laiskodat. Namun pernyataan Ketua Fraksi Partai NasDem saat berpidato di NTT itu, membuktikan hal yang sebaliknya. Ia menganggap justru bertentangan dengan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Orang yang menuliskan saya Indonesia, saya Pancasila, tapi menunjukan ironi," terangnya.