Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Politisi partai NasDem, Victor Bungtilu Laiskodat telah melontarkan fintah, dengna menuding Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung pendirian negara khilafah di Indonesia.
Ketua Departemen Hukum dan HAM Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Zainudin Paru, menegaskan partainya tidak mendukung Khilafah.
"Tidak, anda bisa 'trace' (red: telusuri) di dalam AD ART, pernyataan pimpinan kami," ujarnya kepada wartawan di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Jumat (4/8/2017).
Ia juga menegaskan, bahwa PKS selama berdiri tidak pernah membahas soal khilafah atau sisitem ketatanegaraan berdasarkan ajaran Islam.
Zainudin Paru mengatakan partainya juga tidak pernah mengeluarkan kebijakan terkait dengan sistem yang mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu.
"PKS tidak pernah berbicara tentang khilafah, PKS berbicara tentang Islam secara umum, dan dalam konteks bangsa Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegasnya.
Victor Bungtilu Laiskodat menuding PKS, Partai Gerindra, Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai partai politik pendukung sistem khilafah. Hal tersebut disampaikan ketua fraksi Partai NasDem di DPR RI itu, pada Selasa lalu (1/8), di Nusa Tenggara Timur (NTT), dalam sebuah acara kampanye calon bupati yang didukung Partai NasDem.
Pernyataan politisi asal NTT itu terekam video, dan beredar viral. Dalam video yang diterima Tribunnews.com, terdapat adegan di mana Victor Bungtilu Laiskodat menjelaskan ke masyarakat, bahwa jika Indonesia berubah jadi khilafah, semua orang harus masuk Islam, dan tidak ada lagi yang boleh beribadah di geraja.
Ia membandingkan keadaan saat ini dengan kondisi Indonesia pada tahun 1965 lalu, saat terjadi pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).
Di ujung pemaparannya, sempat melontarkan kata-kata ancaman, bahwa ia akan membunuh mereka, sebelum mereka membunuhnya.
Zainudin Paru menyayangkan pernyataan tersebut keluar dari mulut politisi yang kerap mengagung-agungkan jargon "Saya Indonesia, Saya Pancasila." Menurutnya pernyataan tersebut justru berpotensi menyulut konflik horizontal, dan mengancam perpecahan bangsa.
"Bahwa oleh karena itu, terhadap pernyataan permusuhan dan kebencian oleh saudara Victor B. Laiskodat terhadap PKS, selanjutnya sebagai bagian dari masyarakat yang menghormati dan taat hukum, DPP PKS akan menyampaikan laporan pidana ke Mabes Polri," ujarnya.