Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan Pemuda Muhammadiyah memuji keputusan Majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta menolak seluruh keberatan yang disampaikan terdakwa Miryam S Haryani dan pengacaranya.
Dengan demikian, persidangan terhadap Miryam berlanjut ke tahap pemeriksaan saksi.
"Tentu mengapresiasi Majelis hakim yang menolak keberatan Miryam," ujar Direktur Madrasah Anti Korupsi PP Pemuda Muhammadiyah, Virgo Sulianto Gohardi kepada Tribunnews.com, Senin (7/8/2017).
Karena kasus Miryam ini, menurut Virgo, bukan kasus baru.
Apalagi kasus pemberian keterangan palsu sebelumnya telah pernah disidangkan dalam pengadilan Tipikor.
Ia berharap di akhir persidangan nanti, Majelis hakim dapat memberikan hukuman tegas dan berat, terhadap Miryam.
Hal ini penting menurutnya, agar upaya menghalangi proses hukum kasus korupsi dengan memberikan keterangan palsu dapat menjadi pelajaran bagi pihak pihak yang terlibat dalam proses hukum kasus korupsi, agar tidak bermain main dengan hal tersebut.
Dalam amar putusan, majelis hakim menyatakan bahwa Pengadilan Tipikor berwenang mengadili dan memutus perkara terhadap terdakwa Miryam S Haryani.
Hakim menetapkan bahwa persidangan berlanjut pada pemeriksaan perkara.
Melalui eksepsi, penasehat hukum Miryam menilai bahwa kasus keterangan palsu yang didakwakan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya diperiksa dan diadili di pengadilan umum, bukan pengadilan tipikor.
Namun, menurut hakim, pensehat hukum telah melakukan penafsiran sendiri.
Menurut hakim, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada intinya untuk melindungi kepentingan hukum dalam kelancaran pengungkapan kasus korupsi.
Dengan demikian, keberatan penasehat hukum dianggap tidak mempunyai alasan hukum sah dan harus ditolak.
Selain itu, dalam eksepsi penasehat hukum juga menilai dakwaan jaksa KPK tidak sah.
Sebab, menurut penasehat hukum, penetapan tersangka Miryam tidak menunggu hingga sidang kasus korupsi pengadaan e-KTP atas nama terdakwa Irman dan Sugiharto, diputus oleh hakim.
Hakim menyatakan tidak sependapat dengan penasehat hukum Miryam.
Menurut majelis, Pasal 22 UU Tipikor tidak menentukan bahwa untuk mengajukan seorang sebagai terdakwa harus menunggu perkara lain.
"Maka keberatan tidak beralasan hukum dan harus ditolak," kata Franky.
Anggota DPR RI, Miryam S Haryani, didakwa memberikan keterangan palsu di pengadilan. Miryam diduga dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang benar saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).
Menurut jaksa, Miryam dengan sengaja mencabut semua keterangan yang pernah ia berikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).
Salah satunya, terkait penerimaan uang dari mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sugiharto.
Dalam persidangan, anggota Fraksi Partai Hanura itu mengatakan, sebenarnya tidak pernah ada pembagian uang ke sejumlah anggota DPR RI periode 2009-2014, sebagaimana yang dia beberkan sebelumnya kepada penyidik.