Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu serius menanggapi sikap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terkait penolakan terhadap kebijakan sekolah delapan jam dan lima hari atau full day school.
Menurut PKB sekolah lima hari dapat mematikan pendidikan berbasis kerakyatan seperti Madrasah Diniyah.
"Kemendiknas perlu serius menanggapi sikap PKB tersebut," ujar Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira kepada Tribunnews.com, Senin (7/8/2017).
Menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan ini, persoalan sekolah 8 jam sehari dalam lima hari tersebut tidak bisa diterapkan seragam secara nasional.
"Karena pertimbangan pada sekolah-sekolah khusus," jelasnya.
Baca: Ancam Tidak Dukung Jokowi Dalam Pilpires 2019, Pengamat: Muhaimin Ini Cerdik
PKB terus menyerukan penolakan terhadap kebijakan sekolah delapan jam dan lima hari.
Menurut PKB sekolah lima hari dapat mematikan pendidikan berbasis kerakyatan seperti Madrasah Diniyah.
Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar mengaku sudah berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo perihal tersebut.
Namun, kebijakan sekolah lima hari itu tetap berjalan.
Bahkan Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Maman Imanulhaq menegaskan jika permintaan itu tak digubris, PKB akan mencabut dukungan terhadap Jokowi di Pilpres 2019.
"Jangan sampai teriakan kita dianggap teriakan biasa, ini teriakan serius, penolakan ini akan kita rumuskan dan disampaikan ke DPR RI," katanya.
Lanjut dia, jika tidak ditanggapi Presiden, dapat dikatakan Jokowi sudah tidak berpihak kepada masyarakat Diniyah.
"Jokowi menipu umat Islam, Jokowi tidak perlu kita pertahankan di 2019,"kata Imanulhaq.