Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut anggapan diktator dan otoriter yang disangkakan terhadap Presiden Joko Widodo bukan karena fisik atau wajahnya.
Namun, dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan di masa pemerintahan pria yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu.
"Salah satunya Perppu Ormas. Dia membuat Perppu, tidak UU, dan dia buat pasal-pasal yang memungkinkan Pemerintah tunjuk jari membubarkan satu lembaga, menghilangkan kebebasan," terangnya di Komplek Parlemen, kamis (10/8/2017).
Korbannya, lanjut dia, ormas. Tak menutup kemungkinan kemudian hari korbannya bisa saja media.
"Besok korbannya bisa parpol, korbannya organisasi buruh, organisasi intelektual, bisa," lanjutnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menyinggung beberapa pihak yang menyebutkan dirinya sebagai pemimpin otoriter dan diktaktor.
Ucapan Jokowi soal wajah diktaktor saat hendak membagikan sepeda di ponpes Minhaajurrosyidin, Selasa (8/8/2017).
Saat itu, presiden memanggil seorang santri wanita yang malu-malu untuk naik ke atas panggung.
"Enggak usah takut, Presiden bukan diktaktor," ucap Jokowi yang disambut gelak tawa.(*)