Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bakal bertanya soal pengajuan kenaikan anggaran DPR RI anggaran tahun 2018.
Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing, sebelumnya menjelaskan anggaran DPR naik sebesar Rp7,25 triliun untuk tahun anggaran 2018.
Jumlah ini naik 70 persen dari anggaran sebelumnya, Rp4,2 triliun.
"Kami MKD juga mau tanya kok kenaikannya 70 persen," kata Ketua MKD DPR Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8/2017).
Baca: Ketika Gibran Bergaya Kasual dan AHY yang Terlihat Klimis Bertemu di Istana
Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan, MKD ingin memastikan bahwa kenaikan anggaran ini harus digunakan buat pembenahan fasilitas.
Apalagi, tambahnya, MKD sudah mendapatkan laporan tentang fasilitas di DPR sudah membahayakan.
"Nanti kita mau panggil. BURT, kesetjenan kita panggil. Karena ada laporan masuk ke MKD ini ada yang sudah mau mati karena liftnya anjlok," kata Dasco.
Menurutnya, MKD bisa melakukan pemanggilan seperti ini. Dia menambahkan, MKD bisa memanggil dua instansi tadi tanpa harus menunggu laporan.
Baca: Blusukan Ala Bung Karno, Mulai dari Sawah Hingga Kawasan Pelacuran
MKD kata Dasco juga bertanggungjawab bertugas untuk menjaga marwah DPR.
"Bisa jadi ini kan perkara tanpa aduan. Jadi bukan kita jadikan perkara, tapi klarifikasi keada BURT, Kesekjenan, boleh. Karena ini (fasilitas DPR) masalah marwah DPR," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Hasrul Azwar sempat menyampaikan usulan kenaikan dana dalam sidang paripurna sampai Rp 7,2 Triliun.
Dari dana tersebut, anggaran untuk satuan kerja (satker) dewan sebesar Rp 4.870.544.977.000. Angka tersebut akan dialokasikan untuk dua program yaitu pelaksanaan fungsi DPR dan penguatan kelembagaan DPR.
Hasrul juga menyebutkan alokasi anggaran untuk satker setjen sebesar Rp 2.375.971.321.000. Angka itu dibagi menjadi dua program yaitu program manajemen pelaksana teknis lainnya Setjen DPR sebesar Rp 2.324.869.870.000 dan program dukungan keahlian fungsi Dewan sebesar Rp 51.101.451.000.
"Untuk satker Dewan dialihkan pada program pelaksana DPR dan program penguatan kelembagaan DPR. Besar harapan kami agar pemerintah dapat memenuhinya, mengingat usulan RKA DPR tahun anggaran 2018 ini hanya sekitar 0,34 persen dari APBN Tahun 2017," kata Hasrul, Kamis (6/4/2017).
Politikus PPP ini berharap dengan penambahan anggaran bisa membuat kinerja DPR lebih baik.
"Seiring dengan komitmen kita untuk mewujudkan lembaga parlemen yang modern dalam memenuhi amanat aspirasi rakyat. Kalau diketok anggaran ini, insyaallah akan diterapkan di rapat-rapat," katanya.