Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan rencana penataan kawasan parlemen ia serahkan kepada pemerintah.
Menurut Fahri DPR hanya mengusulkan, dan eksekusi tetap di pemerintah yakni Sekretariat Jenderal DPR RI.
"Udahlah itu ambilah sebagai domain eksekutif, ambil alih isu ini," kata Fahri di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (22/8/2017).
Menurut Fahri penatan kawasan parlemen yang didalamnya terdapat pembangunan perpustakaan, alun-alun demokrasi, dan lainnya, tidak perlu dibahas lagi di parlemen apalagi ketua DPR, Setya Novanto sudah menyatakan jika pembangunan apartemen untuk DPR dibatalkan.
"Tapi sekali lagi jangan lah dibahas itu, karena ketua DPR sudah bilang engga adalah rencana itu," katanya.
Baca: Apartemen DPR Batal Dibangun, Ketua MPR Teriak Ini
Menurut Fahri jangan sampai usulan penataan kawasan parlemen dianggap merupakan proyek DPR.
Menurutnya, DPR sembagai lembaga legislatif bukan merupakan kuasa pengguna anggaran.
" Kita ini politisi. Tidak ada dalam perencanaan itu bangun gedung, bangun proyek, engga ada. Dan kalau mendiskusikannya wacana, eksekusinya Setjen naik ke banggar, disetujui atau tidak itu urusan lain," katanya.