Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, angkat bicara soal komentar Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo yang menyebut bahwa dirinya tidak bisa mewakili panitia khusus angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena bukan merupakan pimpinan atau anggotanya.
"Sebagai anggota DPR. Jadi gini, anggota DPR dipilih rakyat untuk ngomong. Kalau jubir, jangan ngomong kalau ngga dikasi perintah dari presiden. Diam tutup mulut. Dia harus dispilin. Apa yang dikatakan presiden itu yang dia katakan," kata Fahri kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (25/8/2017).
Fahri mengingatkan Johan untuk tidak bermanuver atau bermain opini.
"Jangan jadi agen Novel (penyidik KPK), jangan jadi agen KPK di Istana. Dia disumpah sebagai pejabat negara, tertib. Dia hanya boleh ngomong kalau diperintah presiden. Kalau saya bebas! Saya dipilih rakyat, disumpah, ya untuk ngomong. Urusan apa coba Johan Budi mempersoalkan DPR? Siapa dia siapa saya? Kasian kawan ini," kata Fahri.
Sebelumnya diberitakan, Johan mempertanyakan posisi Fahri yang kerap menyerang KPK.
"Pak Fahri itu pansus (angket) bukan?" ucap Johan.
Johan menegaskan bahwa Presiden baru akan bersikap apabila ada rekomendasi resmi yang dikeluarkan oleh pansus KPK, termasuk soal usul agar Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) revisi UU KPK, sejauh ini baru sebatas wacana.
"Rekomendasinya apa dulu pansus ini. Baru Presiden bisa bersikap. Rekomendasi pansus kepada pemerintah kan belum ada. Kalau sudah ada kan, baru didiskusikan di dalam," ucap dia.
Fahri Hamzah sebelumnya mengusulkan agar Pansus Angket KPK memanggil Jokowi.
Presiden, menurutnya, perlu dihadirkan sebelum rekomendasi pansus diputuskan, namun setelah pansus memanggil KPK.
"Saya sendiri (mengusulkan) seharusnya Presiden dihadirkan," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8/2017).
KPK dinilai kerap bekerja sendiri tanpa koordinasi dengan presiden. Fahri menuturkan, dalam forum pansus hak angket, DPR bisa menanyakan hal tersebut.
"Apakah memang menurut presiden wajar ada lembaga yang bekerja, satu sisi presidennya ngomong kemana-mana 'kita anti korupsi' tapi orang ditangkap ada setiap hari. Apa enggak ganjil di kepala presiden? Terus fungsi presiden dalam memberantas korupsi apa?" ujarnya.