Baca tanpa iklan
Solo (26/08/2017) - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo mengungkapkan, bahwa Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) harus berazaskan demokrasi dan berbasis ekonomi pasar yang adil.
Ia menyebutkan bahwa ada 3 pilar utama KPE, yakni Lahan, Kesempatan, dan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Kegiatan yang merupakan rangkaian dari Pekan Kerja Nyata Gerakan Indonesia Mandiri ini menghadirkan 3 (tiga) narasumber, antara lain: Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lukita Dinarsyah Tuwo; Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Mohamad Ikhsan; dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Heru Sudjatmoko.
“Untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sehingga dapat mengatasi MIT (Middle Income Trap), maka pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas ekonomi harus tumbuh seiring dan saling memperkuat,” jelas Lukita.
“Dalam KPE ini, ada beberapa kebijakan yang memiliki dampak besar, namun dapat segera diimplementasikan atau quick wins,” lanjutnya.
Quick Wins tersebut antara lain menyangkut kebijakan reforma agraria termasuk legalisasi lahan transmigrasi, pertanian dan perkebunan, pendidikan dan vokasi, perumahan untuk masyarakat miskin perkotaan, serta ritel modern dan pasar tradisional.
Sementara Mohamad Ikhsan fokus menjelaskan tentang Transformasi Struktural, Penurunan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan. Menurutnya, pola pertumbuhan ekonomi dan proses transformasi ekonomi penting untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat penurunan kemiskinan dan memperbaiki distribusi pendapatan.
Selain itu, 2 (dua) catatan lain darinya adalah tentang pentingnya social mobility dalam bidang ekonomi, serta initial asset holding baik human capital maupun physical asset matter.
Sedangkan Wagub Jateng lebih fokus menjelaskan mengenai kondisi eksisting pembangunan makro di Jawa Tengah, dari sisi perekonomian, infrastruktur, dan sosial budaya. Ia juga menyinggung mengenai bagaimana Kebijakan Pemerataan Ekonomi dan program pembangunan pemerataan ekonomi di Jawa Tengah diarahkan untuk menurunkan kemiskinan.
Usai diskusi panel, rembuk nasional ini dilanjutkan dengan workshop yang memiliki beberapa tema, diantaranya:
1. Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Mendorong Kemandirian Usaha Rakyat
2. Mendorong Reformasi Pangan dalam rangka Mencapai Ketahanan dan Kedaulatan Pangan untuk Kemandirian Ekonomi Bangsa
3. Reforma Agraria untuk Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat
4. Vokasi untuk Meningkatkan Tenaga Kerja Berkualitas dan Menciptakan Wirausaha
5. Pemberdayaan Masyarakat melalui Sektor Ritel dalam rangka Pemerataan Ekonomi
6. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam mendukung Pemerataan Ekonomi Nasional