Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Apfia Tioconny Billy
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Masyarakat Adat Papua mengapresiasi kinerja pemerintah dalam hal ini Presiden dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam melakukan perundingan dengan PT Freeport Indonesia.
Apresiasi itu pun langsung disampaikan langsung oleh Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) Odizeus Beanal kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan.
"Kami tadi bertemu Pak Menteri untuk mengucapkan terima kasih, sangat luar biasa perundingannya, tinggal mencapai kesepakatan bahwa perusahaan akan divestasi 51 persen, itu sangat luar biasa. Kami merasa bahwa Menteri ESDM dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah berjuang demi kedaulatan bangsa," ujar Odizeus, di Jakarta, Senin (5/9/2017).
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan adat Papua mengingatkan kepada pemerintah agar terus melibatkan masyarakat dalam perundingan serta dapat memperoleh hak atas kepemilikan tanah.
"Kami harap ke depan untuk perundingan detail bagiannya itu kami ikut terlibat dan diberikan kesepakatan yang baik untuk masyarakat setempat. Kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan. Harapan kami ke depan, kesepakatan itu juga bisa didapat oleh pemilik ulayat dan juga masyarakat Papua dan Indonesia," lanjut Odizeus.
Sebelumnya, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 30 menit, Menteri Jonan menyebutkan dari 51 persen divestasi saham PT Freeport Indonesia, sekitar 5-10 persen akan menjadi milik Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Timika.
"Untuk masyarakat adat memang harus ada perhatian. Saran saya, Bapak (perwakilan masyarakat adat) menulis surat atau bicara di dalam forum, nanti kami fasilitasi semua. Mungkin 5-10 persen itu sebagian untuk masyarakat adat. Itu kalau menurut saya, nanti saya juga bicara. Untuk 51 persen kapan untuk diambil alih, terus harganya berapa, siapa dapat apa, nanti kita akan fasilitasi tetapi yang memimpin setelah ini Menteri BUMN," tutur Menteri Jonan.