Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, PALEMBANG - Puluhan massa gabungan dari keluarga besar Muhammadiyah yang terdiri dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah rela izin meninggalkan pelajaran di kelas guna ikut aksi simpatik bela Rohingya di Gedung DPRD Sumsel, Kamis (7/9/2017).
"Sesama muslim ado raso kemanusian. Baru hari ini kita dak mengikuti pelajaran sekolah. Memang diizinkan oleh guru. Ado 15 kalau yang dari pelajar Muhammadiyah ikut di sini. Selain saya dari SMK Muhammadiyah 3 Plaju, ada juga dari SMK Muhammadiyah 1, SMP Muhammaditah 7. Kita tahu umat muslim di sano lagi sakit, dak madaki kito diam bae. kito dak rela," kata M Alif Jamiluddin, siswa kelas XII SMK Muhammadiyah 3 Plaju.
Hal senada juga dikatakan Diki SMK Muhammadiyah 1 kelas XII yang menyebut sudah biasa mereka melakukan aksi solidaritas untuk kaum muslim.
"Biasonyo kita jugo melakukan penggalangan dana," kata Diki.
Sementara Koordinator Aksi, Hasan Pratama Putra mengatakan puluhan massa sengaja mendatangi gedung rakyat untuk menyampaikan aspirasi agar pemerintah bisa ikut membantu menyelesaikan konflik etnis yang terjadi di Myanmar terhadap etnis Rohingya.
"Kami ingin aspirasi ini bisa didengar oleh anggota dewan untuk disampaikan kepada pemerintah pusat agar kekerasan yang dilakukan terhadap etnis Rohingya bisa dihentikan," ujarnya.
Menurutnya, sudah terjadi aksi Genosida terhadap etnis Rohingya atau dengan kata lain pembantaian secara besar-besaran terhadap suatu etnis dengan tujuan memusnahkan.
"Kita juga berharap pemerintah bisa tegas menyikapi aksi genosida ini dengan mencabut keanggotaan Myanmar dari ASEAN," harapnya.
"Hentikan kekerasan terhadap kaum Rohingya. Hentikan genosida terhadap Rohingya. Mereka terluka kita juga ikut merasa terluka," ucap koordinator aksi, Hasan Pratama Putera saat diwawancarai disela aksi.
Hasan mengaku bahwa aksi ini harus mendapat perhatian serius, sebab tragedi kemanusian yang dialami kaum Rohingya sudah berlangsug lama dan sudah tidak manusiawi.
"Ini pembantaian besar-besaran dan terus menerus. Jangan bicara kasus Rohinga ini sebagai persoalan agama dan keyakinan," terangnya.
Pihaknya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melakukan aksi solidaritas kemanusian dan bantuan agar konflik Rohingya segera terselesaikan.
"Kami menilai bahwa pemerintahan Myanmar tidak dapat memimpin negaranya, maka dari itu lebih baik dikeluarkan dari keanggotan negara Asean," pungkasnya. (*)