Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Demokrasi Indonesia di era Reformasi diliputi suasana naik dan turun.
Sejalan penyempurnaan dan penataan lembaga negara, demokrasi Indonesia dibayangi destabilisasi.
Seiring pendapatan per kapita nasional yang masih di bawah 4.000 dollar AS, angka empirik berdasarkan studi lintas negara yang merupakan batas stabilitas demokrasi.
Demikian paparan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy, di depan sidang Konsolidasi Keilmuan Pasca Sarjana yang digelar Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana di Gedung Pasca Sarjana, Universitas Gadjahmada, Jumat (15/9/2017).
Baca: Kakak Asma Dewi yang Polisi Sempat Marah Saat Adiknya Ditangkap
Di depan puluhan akademisi dari 20 universitas se-Indonesia, pria yang akrap disapa Romi itu memaparkan sembilan megatrend, atau proyeksi 9 kecenderungan, politik nasional, sepanjang lima pemilu ke depan.
Pertama, menguatnya konservatisme, yang ditandai dengan terpilihnya Donald Trump, keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit), dan aksi demo 212 yang berlanjut pada penghadap-hadapan pemerintah terhadap kepentingan umat Islam.
Kedua, partisipasi politik semakin turun, yang ditandai terus menurunnya partisipasi pemilih dalam pemilu dari 92,7% (1999) menjadi 75,11% (2014).
Baca: Pimpinan DPR Tegaskan Tak Bisa Intervensi Hasil Keputusan Pansus Angket KPK
Ketiga, demokrasi prosedural yang semakin terkonsolidasi, ditandai makin berkurangnya jumlah parpol penghuni parlemen hasil pemilu dari 20 parpol (1999) menjadi 10 parpol (2014).
Diferensiasi dan konsolidasi politik bisa terjadi masa mendatang.
"Bisa saja pengelompokannya semakin sosiologis, saya singkat 4M: Muslim yang terdiri atas PPP, PKB, PAN, PKS, PBB; Marhaen adalah PDIP; Modal yaitu PG, Nasdem, dan Hanura; serta Militer yang hari ini adalah PD, Gerindra, dan PKPI," kata Romi dalam keterangan tertulisnya.
"Tapi bisa juga pengelompokannya semakin ideologis, katakanlah menjadi Muslim Tradisionalis yaitu PPP dan PKB, Muslim Modernis adalah PAN, PKS, dan PBB, Nasionalis kanan terdiri atas PG, Ger, Nasdem, PD, PKPI, serta Nasionalis kiri yang berisi PDIP," imbuhnya.
Megatrend kelima adalah kecenderungan pertarungan politik yang semakin pragmatis alih-alih ideologis. Money politics semakin menentukan kemenangan pertarungan politik.
Baca: Tiga Prioritas Indonesia Saat Kampanye Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB
"Akibatnya, megatrend keenam adalah terjadinya korupsi politik yang semakin massif," ujar Romi.
Megatrend ketujuh adalah politik yang semakin berbasis citra diri dan propaganda, bukan gagasan atau kerja nyata.
"Ke delapan, dengan semakin politik berbasis citra dan berbiaya tinggi sesuai tingkatannya, maka semakin banyak lahir pemimpin dadakan yang tidak meniti karir politik dari bawah, atau pemimpin yang meniti karir secara non partisan," tegas Romi.
"Akibat semuanya, itu maka megatrend kesembilan adalah, loyalitas politik semakin dominan kepada pribadi pemimpin, bukan kepada institusi partai. Yang terjadi adalah personalisasi dan sekaligus deinstitusionalisasi kepemimpinan. Lihat saja hasil exit poll Pemilu 2014, contrengan kepada caleg lebih tinggi dibanding contrengan partai," pungkas Romi.