Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Badan Legislasi DPR RI akan melakukan kajian-kajian atas masukan yang diterima pada saat kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Demikian hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto usai melakukan pertemuan dengan Plt. Gubernur Sulawesi Tenggara beserta jajaran Muspida, Kapolda Sultra, DPRD, Kanwil Hukum dan HAM, Pengadian Negeri Sultra.
Tak lupa pertemuan ini dihadiri oleh civitas akademika Universitas Haluoleo di Kantor Gubernur Sultra, Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam rangka penyerapan aspirasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018, Senin (18/09/2017).
"Yang terpenting adalah bukan seberapa banyak Undang-Undang yang dihasilkan di DPR, tetapi kepentingan-kepentingan mendesak yang sekarang dirasakan oleh rakyat, terkait dengan Undang-Undang. Baik yang akan dibuat maupun yang sudah berjalan. Itulah yang perlu segera diprioritaskan di dalam Baleg," ucap Totok.
Ia juga menyampaikan, bahwa kunjungan kerja Badan Legislasi DPR di Provinsi Sultra tersebut adalah untuk memperoleh beberapa masukan.
"Dampak dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana dengan kewenangan izin pertambangan di tingkat provinsi yang tidak disertai dengan peraturan peradilan yang secepatnya bisa dioperasionalkan dilapangan, ternyata telah menimbulkan banyak kesulitan-kesulitan yang ada di daerah," jelasnya.
Wilayah Indonesia yang begitu luas, tidak bisa diperlakukan sama.
Banyak ibukota provinsi yang jangkauan antar kabupatennya itu begitu jauh dan prasarananya juga masih buruk.
"Hal ini perlu dicarikan jalan keluarnya. Kemudian ada juga berbagai Undang-Undang yang saling berbenturan dalam persoalan yang menyangkut tentang perizinan," pungkasnya.