Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar
TRUBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memiliki gagasan agar film G30S/PKI ditonton kembali jelang 30 September 2017.
Gagasan tersebut menimbulkan pro dan kontra dimana ada yang menerima dan menolak ide tersebut.
Presiden Joko Widodo pun tidak menolak adanya gagasan menonton film G30S/PKI.
Baca: Panglima TNI: Kami Punya Pengalaman Buruk, Tiba-tiba Beberapa Jendral Dihabisi
Bahkan Jokowi mencetuskan ide agar film G30S/PKI versi milenial yang dapat dinikmati anak muda zaman sekarang.
Pengamat politik dan pertahanan, Salim Said menilai bukan tanpa alasan orang nomor satu di Indonesia tersebut tidak melarang ditontonnya kembali film G30S/PKI.
Baca: Pengamat: PKI Tidak Hanya Ciderai Tentara, Tetapi Juga Umat Islam
Padahal menurutnya, tidak sedikit politikus PDI Perjuangan menolak pemutaran kembali film tersebut.
Baca: Soal Nonton Film G30S/PKI, Panglima TNI: Kamu Kawin Juga Bisa Dipolitisasi, Biarkan Saja
"Kenapa presiden Jokowi tidak berani melawan gagasan pemutaran film itu? Padahal kalau kita lihat latar belakangnya beliau diangkat, dicalonkan oleh PDIP. Meski banyak orang PDIP banyak tidak setuju film itu diputar," kata Salim dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (23/9/2017).
Salim menilai, TNI memang sudah tidak memiliki pernanan politik di Indonesia sejak dwifungi ABRI dihapuskan.
Baca: Jawaban Panglima TNI Soal Film Jagal dan Senyap Tidak Ikut Diputar
Namun, tidak dipungkiri bahwa TNI masih memiliki peranan politik meski tidak legal.
"Dan Jokowi pintar, dia tahu itu. Makanya Jokowi tidak melawan Nurmantyo. Karena secara realitas tentara potensial sebuah kekuatan politik," katanya.