Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin berharap polemik soal peryataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang menyebut ada institusi non-militer akan mendatangkan 5000 pucuk senjata sudah selesai.
Menurut TB Hasanuddin, polemik tersebut telah selesai setelah Menkopolhukam Wiranto menjelaskan soal simpang siur pembelian 5.000 senjata yang disebut dari luar negeri untuk satu institusi.
Dalam keterangan, Minggu (24/9/2017), Wiranto menuturkan institusi yang memesan adalah Badan Intelejen Negega (BIN) sebanyak 500 pucuk untuk pelatihan intelejen.
Baca: MUI Berharap Masyarakat Tidak Permasalahkan Film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI
"Saya kira pernyataan Panglima soal 5000 pucuk senjata ilegal dan kemudian itu dibeli atau didatangkan instansi lain yang notabene institusi pemerintahan ya akan didatangkan. Berarti kan diimpor dari luar negeri dan sebagainya. Menurut saya selesailah sudah polemik itu, ketika Menkopolhukam menyampaikannya," kata TB Hasanuddin saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/9/2017).
Selain itu, Ketua DPP PDIP Jawa Barat ini menjelaskan secara rinci kenapa polemik ini dianggap sudah selesai.
TB Hasanuddin menganggap hirarki yang ada di pemerintah yang tentunya dipegang Menkopolhukam telah meluruskan isu tersebut.
Baca: MUI Dukung Film PKI Versi Baru, Syaratnya Harus Objektif dan Berdasarkan Fakta
"Stratifikasi plus hirarki yang ada di pemerintahan diambil alih Menkopolhukam dan sudah dijelaskan bahwa jumlahnya tidak 5000 dan keperluannya untuk BIN untuk pelatihan dan itu sah menurut APBN kemudian dibeli dari Pindad," kata TB Hasanuddin.
Untuk itu, TB Hasanuddin berharap polemik soal 5000 pucuk senjata tidak perlu diperbincangkan dan ditanggapi lebih lanjut apalagi sampai meresahkan masyarakat.
"Menurut hemat saya itu clear tidak usah lagi lalu misalnya dipolemikkan dan lain sebagainya," katanya.