Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, peristiwa G30S/PKI hanya menjadi sejarah yang dijadikan pembelajaran untuk membangun masa depan.
Hal itu menjawab pertanyaan soal upaya rekonsiliasi korban pelanggaran HAM pada peristiwa 1965.
"Kami berupaya dan mencoba untuk memahami masalah itu. Tapi ternyata memang sejarah itu tidak bisa diputar balik kembali. Tidak bisa memutar arah jarum jam. Sehingga sejarah hanya sejarah. Kan sejarah adalah referensi kita untuk tidak mengulangi lagi," kata Wiranto usai mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (1/10/2017).
Baca: Terharu, Ibu-ibu Mengelus Patung Ade Irma, Ada yang Nyaris Menangis
Menurutnya, sesuai amanat Presiden Joko Widodo, peristiwa kelam itu sebagai pembelajaran.
Wiranto menegaskan, penyelesaian secara yuridis jelas tidak mungkin dilakukan.
"Nanti akan terlalu banyak ya yang mengklaim salah dan benar dan sebagainya. Oleh karena itu, kita tidak lagi masuk kepada satu suasana yang saling mengklaim, menyalahkan orang lain, dan sebagainya, dan semuanya tidak ada itu," kata Wiranto.
Dirinya menjelaskan, kemungkinan yang bisa dilakukan adalah penyelesaian secara non yudisial. Hal tersebut kata Wiranto, sudah berlangsung saat ini.
"Di mana tidak ada lagi larangan-larangan yang kemarin kan beberapa family yang terlibat dalam masalah PKI menjabat sebagai pegawai, sekarang sudah ada," katanya.
Wiranto mengaku tidak ingin jika saling salah menyalahkan peristiwa kelam tersebut, energi untuk membangun bangsa justru habis.
"Maka tadi Presiden mengatakan bahwa, sudahlah itu merupakan sejarah kelam bangsa Indonesia untuk jadi pembelajaran bangsa ini ke depan," katanya.
Lebih lanjut Wiranto juga mengimbau supaya jangan ada pihak yang sengaja menggunakan peristiwa G30S/PKI ini menjadi komunitas politik.
"Baik jangka pendek, maupun pilpres yang akan datang. Tidak fair. Kenapa? Karena akan menimbulkan kegadudan. Menimbulkan suatu suasana yang saling menyalahkan yang akhirnya juga mengganggu stabilitas nasional. Akhirnya mengganggu pembangunan nasional. Akhirnya, mengganggu kepentingan masyarakat," katanya.