Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hakim tunggal Cepi Iskandar mengabulkan permohonan Prapradilan Setya Novanto dan secara otomatis mengugurkan statusnya sebagai tersangka KPK dalam kasus korupsi KTP elektronik.
Menanggapi putusan tersebut, DPP Partai Golkar tetap akan merekomedasikan penonaktifan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar.
Pasalnya, hasil putusan tidak akan berpengaruh terhadap keputusan partai.
Baca: Gara-gara Nobar Film G30S PKI, Golkar Tunda Bahas Nasib Setnov
Hal tersebut, karena permasalahan prapradilan Setya Novanto merupakan urusan pribadi bukan kepartaian.
Hal tersebut disampikan Ketua Harian Partai Golkar, Nurdin Halid saat ditemui di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Jumat (29/9/2017).
"Prapradilan urusan pribadi Pak Setya Novanyo, tidak boleh dicampurlan dengan Partai Golongan Karya (Golkar). Apapun hasilnya, DPP Partai Golkar tetap melakukan evaluasi terhadap kinerja partai berkiatan dengan dinamika yang terjadi khususnya penurunan elektabilitas Partai Golkar," kata Nurdin Halid.
Baca: Beda Anak Sekarang dan Dulu Menurut Nirina Zubir
Untuk itu, Nurdin menegaskan bahwa putusan hasil prapradilan Setya Novanto tidak ada urusannya dengan Golkar.
Yang menjadi fokus Golkar sekarang, menurut Nurdin, melakukan evaluasi untuk memenangkan Pemilu.
"Apapun hasil prapradilan tidak ada urusan dengan DPP Golkar. Urusan kita adalah evaluasi terhadap kinerja partai untuk menang," tegas Nurdin Halid.
Simak video di atas.(*)