TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekosistem perfilman Indonesia kembali disorot setelah muncul dugaan praktik oligopoli yang membuat rumah produksi kecil dan sineas independen kesulitan mendapatkan layar bioskop.

Kondisi ini dinilai bukan lagi sekadar persaingan bisnis, melainkan persoalan ketimpangan akses yang mengancam keberagaman film nasional.

Baca juga: DPR dan Pemerintah di MK: Sertifikat Tanah Bisa Digugat, Hak Adat Diklaim Tetap Dilindungi

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menilai dominasi segelintir rumah produksi terhadap layar bioskop sudah masuk kategori tidak sehat. 

Ia menyebut hanya sekitar 10 persen PH yang menguasai hampir separuh akses layar lebar di Indonesia.

Baca juga: Anggota DPR Sebut RUU Polri Harus Perkuat Profesionalisme dan Modernisasi Kepolisian

“Kalau kemudian hanya 6 PH menguasai 50 persen, ya berarti hanya 8% kurang lebih PH yang menguasai 50% atau yang mempunyai akses penuh terhadap layar lebar. Itu yang menjadi catatan tadi yang saya dapat dari Pak Miki,” ujar Lamhot, Kamis (21/5/2026).

Lamhot mengatakan persoalan utama terletak pada kewenangan penentuan film yang tayang di jaringan bioskop.

Menurutnya, jika pihak bioskop memiliki afiliasi dengan PH tertentu, maka peluang praktik monopoli dan oligopoli sangat terbuka.

“Kalau bioskop itu sendiri yang menentukan otoritas, maka tidak menutup kemungkinan mereka punya afiliasi terhadap PH-PH tertentu. Inilah yang dimaksud monopoli. Atau kalau istilahnya Pak Bane itu dulu apa namanya ya, oligopoli,” katanya.

Ia juga mengungkapkan data terbaru menunjukkan terdapat 113 rumah produksi yang terdaftar hingga 2025. Namun, hanya segelintir PH besar yang mendominasi distribusi dan penayangan film di bioskop nasional.

“Nah ini yang mau kita luruskan. Ini sudah dicek datanya, ternyata sampai 2025 ada 113 untuk PH, Pak. Tapi kan cuma 6-7 PH. Anggaplah 10 PH, perhatikan nggak, sampai 10% yang menguasai 50%. Itu yang jadi catatan kita,” tegasnya.

Sementara itu, produser film dari PH Anak Bangsa Pictures, Faridsyah Zikri, mengaku mengalami langsung sulitnya menembus jaringan bioskop besar. Ia menyebut perjuangan sineas independen sering kandas bukan karena kualitas film, melainkan minimnya akses layar dan jam tayang strategis.

“Begitu kita coba untuk minta tanggal tayang, wah betapa sulitnya. Sebulan, dua bulan, tiga bulan sampai mohon-mohon. Sampai akhirnya setahun baru bisa tayang,” ungkap Faridsyah.

Faridsyah mengatakan film pertamanya yang diproduksi pada 2016 hanya mendapat 10 layar dari total sekitar 2.400 layar bioskop yang tersedia saat itu.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat film independen nyaris mustahil bersaing dengan film dari PH besar yang menguasai ribuan layar sekaligus.

“Saingan saya waktu itu ‘Dilan’ yang pertama. Dia dapat layar 2.000, sedangkan saya cuma 10. Bagaimana mau melawan yang 2.000 dengan 10 layar?” katanya.