Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polemik impor senjata yang akhir-akhir ini ramai diberitakan membuat rakyat bingung.
Pasalnya Menkopolhukam, Menhan, Panglima TNI, maupun Polri memberikan keterangan berbeda terkait masalah ini.
Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan, persoalan TNI dan Polri merupakan ruang lingkup pemerintah.
Karena itu ia menyerahkan persoalan ini pada pemerintah. Namun melihat perkembangan yang ada, DPR mendesak Pemerintah memberikan klarifikasi.
"Kami mendorong serta mengharapkan Pemerintah bekerja maksimal untuk segara memberikan keterangan yang lebih jelas. Sebab keterangan soal impor senjata Ini sangat berbeda, sehingga menjadikan kebingungan di masyarakat,” ucap Agus di Semarang, Senin (2/10/2017).
DPR, sambung dia, dalam waktu Dekat akan memanggil TNI dalam hal ini Menhan, Polri, dan BIN untuk membicarakan masalah ini secara menyeluruh. Ia berharap Pemerintah bisa menyelesaikan persoalan internal ini.
"Setelah itu juga dapat memberikan keterangan yang jelas dan benar kepada masyarakat. Kami DPR RI, tentunya bekerja sesuai dengan komisi yang membidangi," kata Agus.
Seperti diketahui, beredar kabar bahwa ada senjata yang ditahan BAIS TNI, yakni senjata Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) Kal 40 x 46 milimeter sebanyak 280 pucuk dan 5.932 butir peluru di Bandara Soekarno-Hatta.
Berita ini sudah tayang di Kompas.com dengan judul: Wakil Ketua DPR: Polemik Impor Senjata Membuat Rakyat Bingung