Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Jateng, Yayan Isro' Roziki
TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Presiden Jokowi memaparkan pada 2018 Indonesia akan kembali menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak.
Total, terdapat 171 wilayah di Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang akan menggelar Pilkada.
"Sudah empat kali saya mengikuti kontestasi politik. Dua kali dalam Pilwakot, satu kali pemilihan gubernur, dan satu kali pemilihan presiden, hanya pemilihan bupati yang belum pernah saya ikuti," ucap Jokowi di di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Senin (9/10/2017).
Menurut dia, dalam tiap gelaran kontestasi politik, dapat dipastikan suhu politik akan naik.
Hal ini tentu mempengaruhi tensi relasi sosial di masyarakat.
Baca: Nenek Mujinah Lepas Sandal Saat Temui Presiden Jokowi di Atas Panggung
Karena itu, semua harus dapat diantisipasi secara baik.
"Naik boleh, tapi sedikit saja, anget boleh, tapi jangan sampai panas. Politik memang seperti itu, jika mendekati masa kampanye, apa yang bener bisa jadi tak bener, apa yang tidak bener bisa menjadi lebih tidak bener lagi. Tapi saya yakin, masyarakat sekarang sudah dewasa dan cerdas," ucapnya.
Ditandaskan Jokowi, jelang Pilkada serentak tahun 2018 dan menuju Pemilu 2019 semua pengamanan harus disiapkan secara mendetail.
Pemetaan potensi-potensi konflik, friksi-friksi, harus dimiliki inteljen secara mendetail.
Sehingga, langkah-langkah antisipasi bisa disiapkan secara matang.
"Sumber-sumber yang bisa menjadi provokatif atau konflik harus dipetakan, inteljen harus mempunyai data yang komplit. Jangan sampai kalau sudah terjadi, baru kita kebingungan untuk memadamkan," pesan Jokowi.
Baca: Jelang Pilkada, Jokowi Ingatkan Warga Jangan Gampang Dikipas-kipasi
Ia memperingatkan kepada Polri, bahwa dalam helatan Pilkada korps baju cokelat harus netral.
Tak boleh melakukan politik secara praktis. Menurut dia, politik Polri adalah politik negara.
"Saya nitip pesen kepada Polri, yang namanya polisi harus netral dalam tiap kontestasi politik. Bahwa politik Polri adalah politik negara, semuanya. Loyal dan setia kepada negara, kepada rakyat, kepada pimpinan," tandas mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Ia kembali menegaskan, potensi konflik sosial sekecil apapun harus dapat diselesaikan sesegera mungkin.
Menurut dia, jika sampai konflik sosial yang kecil yang tak segera diselesaikan, dihawatirkan akan membesar dan dapat mengancam integrasi bangsa. Sebab, Indonesia merupakan negara besar, dengan berbagai keragaman budaya, agama, dan suku bangsa.
"Kuncinya satu, kalau TNI-Polri solid, persoalan potensi disintegrasi bangsa rampung sudah," tuturnya.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, mengatakan apel Kasatwil merupakan kegiatan rutin, yang dilaksanakan tiap tahun.
Menurut dia, tema utama pada apel kali ini adalah antisipasi pengamanan Pilkda.
"Tadi ada pengarahan khusus dari Presiden, di antaranya adalah penanganan mengenai konflik sosial. Beliau minta agar benar-benar bisa ditangani, ditekan semaksimal mungkin, agar tercipta stabilitas politik dan keamanan," ucapnya.
Menurut dia, dalam Pilkada situasi yang natural terjadi adalah menghangatnya tensi politik di wilayah yang melaksanakan.
"Secara natural, tensi yang tadinya dingin jadi menghangat, tapi usahakan jangan sampai memanas," ujar Tito.
Ditambahkan, tensi yang menghangat memang wajar terjadi dalam tiap kontestasi politik, yang terpenting adalah jangan sampai menggangu kemanan dan ketertiban masyarakat.
"Apalagi sampai mengganggu stabilitas politik dan keamanan secara nasional," imbuhnya.
Adapun peserta apel Kasatwil terdiri atas 33 Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), serta 461 Kapolres/Kapolresta/Kapolrestabes, di seluruh Indonesia.
Dalam kegiatan bertema 'Polri yang Promoter Siap Mengamankan Pilkada Serentak 2018' ini, turut dihadiri Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), serta pejabat negara lainnya.
Antara lain, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian; Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo; para kepala staf angktan dari tiga matra di TNI; Menkopolhukam, Wiranto; Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat; serta para pejabat negara lain.
Menurut Tito, Apel Kasatwil 2017 akan dilaksanakan selama tiga hari, yakni tanggal 9-11 Oktober.
Selama tiga hari, peserta apel akan mendapat materi dari Menkopolhukam, Mendagri, Bawaslu, KPU, Panglima TNI, dan lainnya. (*)