Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang membahas mengenai polemik senjata di Kemenkopolhukam, diputuskan untuk membentuk tim 11. Tim yang terdiri dari perwakilan masing-masing ini akan berada di bawah Kemenkopolhukam.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan, Polri telah mengutus jajaran dari Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) untuk menjadi perwakilan dalam tim tersebut.
"Masih dalam proses. Ada dari Baintelkam," ujar Setyo di Mabes Polri, Jln Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (12/10/2017).
Setyo mengungkapkan bahwa tim tersebut tidak hanya melibatkan institusi yang berkepentingan memiliki senjata, namun seluruh jajaran yang terkait.
"Bukan memiliki senjata tapi semua stakeholder yang terkait dengan prosedur dan perizinan senjata api," tambah Setyo.
Pembentukan tim 11 sebelumnya diungkapkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam rapat dengar pendapat di Komisi III DPR.
Pembentukan tim ini tercetus setelah Menkopolhukam Wiranto, menggelar rapat kordinasi terbatas, membahas soal pembelian senjata.
Dalam rapat hari ini antara lain hadir Panglima TNI. Jendral TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Jendral Pol. Tito Karnavian dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan, Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, dan direktur PT. Pindad Abraham Mouse.
Polemik mengenai senjata mencuat setelah BAIS diduga menahan senjata milik Brimob jenis Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) Kal 40 x 46mm. Adapun jumlahnya 280 pucuk dengan 5.932 butir peluru.
Senjata asal Bulgaria ini diimpor oleh PT. Mustika Duta Mas. Senjata tersebut didistribusikan dengan pesawat Charter model Antonov AN-12 TB dengan Maskapai Ukraine Air Alliance UKL-4024.