Baca tanpa iklan
Di hadapan para wakil rakyat, Slamet menyarankan masyarakat Indonesia agar tidak memilih partai-partai yang mendukung Perppu Ormas pada Pemilu 2019 mendatang.
"Dalam konteks Perppu tentang organisasi kensyarakatan Presiden Jokowi tidak pernah sekalipun mengeluarkan statemen of emergency yang menjadi landasan," katanya.
Ditempat yang sama, Juru Bicara HTI Ismail Yusanto menilai secara materiil Perppu Ormas mengandung banyak persoalan.
Seperti melahirkan ketidakpastian hukum terutama pengertian paham yang bertentangan dengan Pancasila.
Selain itu, substansi Perppu yang krusial adalah hilangnya kekuasaan kehakiman. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan hukum seperti yang diatur dalam peraturan perundangan.
"Penjelasan mengenai paham yang bertentangan dengan Pancasila dari pasal 59 ayat 4 huruf c mengenai larangan ormas menganut, mengembangkan dan mengajarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila, justru menimbulkan multitafsir," katanya.