Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mencatat data Badan Pusat Statistik (BPS) yang baru merilis rendahnya angka laju inflasi di bulan Oktober 2017.
Menurutnya, selama pemerintahan Joko Widodo, laju inflasi memang cenderung turun, dari rata-rata enam persen di awal menjabat, menjadi tiga persen dalam dua tahun terakhir.
Baca: Penghina Jokowi dan Ayu Ting Ting Ditangkap Karena Sebar Nomor Handphone dan Ajak Kencan
Fadli Zon berpandangan tren rendahnya angka inflasi jangan dianggap sebagai prestasi, melainkan peringatan sedang berlangsungnya resesi ekonomi.
"Sebaiknya pemerintah segera sadar dan bangun dari mimpi. Rendahnya angka inflasi, terutama dalam dua tahun terakhir, sebenarnya menunjukkan jika perekonomian kita sedang lesu," kata Fadli dalam keterangan yang diterima, Jumat (3/11/2017).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menjelaskan, penurunan daya beli serta konsumsi masyarakat memang bukanlah fiksi.
Untuk itu dirinya meminta Presiden Jokowi segera sadar, bahwa yang terjadi bukan fiksi tapi fakta.
Baca: Aksi Unik Kopral Bagyo Ucapkan Selamat Untuk Pernikahan Putri Jokowi
Rendahnya angka inflasi adalah salah satu indikator turunnya daya beli masyarakat.
Fadli mengatakan, menghadapi situasi ini pemerintah mestinya segera mengevaluasi strategi pembangunan ekonominya.
Menurutnya, menjadikan infrastruktur sebagai leading sektor pembangunan terbukti bermasalah, karena dalam kenyataannya terjadi banyak anomali.
"Turunnya upah pekerja serta turunnya jumlah tenaga kerja di sektor konstruksi, serta turunnya konsumsi semen nasional, atau turunnya industri logam dasar dalam setahun terakhir, menunjukkan jika pembangunan infrastruktur ternyata tak berdampak seperti klaim pemerintah," kata Fadli.
Baca: Becak Untuk Jemput Tamu Pernikahan Putri Jokowi Dicuci Hingga Ganti Suku Cadang
Dirinya mencatat, setidaknya ada empat persoalan kenapa proyek pembangunan infrastruktur era Jokowi justru menghasilkan anomali ekonomi.
"Pertama, penggabungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat. Penggabungan dua kementerian tersebut telah membuat pembangunan perumahan dan sektor properti jadi terabaikan," katanya.
Padahal kata Fadli, sektor inilah yang sebenarnya bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan memiliki efek berantai terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya.
"Dalam tiga tahun terakhir kondisi sektor properti tidak bagus. Pemerintah tak memperhatikan kondisi ini karena terlalu fokus di infrastruktur. Pertumbuhan sektor properti, kredit konstruksi, kredit real estate, dalam tiga tahun terakhir lesu," katanya.
Masalah kedua, pemerintah membangun infrastruktur pada saat negara tak punya duit. Ini adalah persoalan besar.
"Dulu pemerintah Orde Baru membangun infrastruktur pada saat negara mendapatkan windfall profit dari oil boom awal tahun 1970-an. Negara tiba-tiba jadi punya duit banyak dari kenaikan harga minyak, sehingga bisa membangun berbagai proyek infrastruktur, mulai dari membangun sekolah, saluran irigasi, jalan raya, jembatan, pelabuhan, bendungan, dan lain-lain," katanya.
Dirinya juga menyoroti masa pemerintahan SBY.
Pemerintah kala itu mengadakan Infrastructure Summit pada Januari 2005 dan memperkenalkan MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) pada saat menikmati booming harga komoditas.
"Itupun anggarannya tak jor-joran seperti pada masa pemerintahan Jokowi-JK," kata Fadli.
Ketiga, penugasan pembangunan infrastruktur telah berdampak serius terhadap sejumlah BUMN strategis.
Skema pembangunan infrastruktur yang dulu katanya tak membebani APBN, terbukti hanya fiksi, karena pada kenyataannya proyek-proyek itu dibiayai oleh utang yang dibuat BUMN dengan risiko yang pada akhirnya akan jadi tanggungan negara.
"Bulan lalu, misalnya, kita disuguhi informasi tentang kemungkinan PLN mengalami gagal bayar akibat besarnya utang yang akan jatuh tempo. Sebagian beban PLN itu digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur yang ditugaskan oleh pemerintah," kata Fadli.
Keempat, pembangunan infrastruktur telah membuat pemerintah mengabaikan persoalan-persoalan jangka pendek yang bersifat vital bagi kehidupan rakyat.
"Untuk membiayai infrastruktur, selain dari utang, pemerintah telah mencabut 77 persen subsidi untuk rakyat. Akibatnya rakyat mengalami penurunan daya beli dan tingkat konsumsi, padahal perekonomian kita ditopang oleh konsumsi," katanya.
Menurutnya, penurunan daya beli dan konsumsi masyarakat ini telah membuat ekonomi lesu.
"Dan kelesuan itu kini sedang memukul balik struktur perekonomian secara umum. Jika pemerintah tak segera mengevaluasi pembangunan infrastruktur, beban kita di masa depan akan jadi semakin berat," kata Fadli.