Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - KPK kembali menetapkan Setya Novanto atau SN sebagai tersangka dalam kasus korupsi KTP elektronik atau e-KTP.
Penetapan status tersebut secara resmi diumumkan oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Jumat (10/11/2017).
Sebelumnya, lanjut dia, KPK melakukan gelar perkara pada 28 Oktober 2017. Sedangkan, sprindik diterbitkan untuk tersangka SN, 31 Oktober 2017.
Ia menjelaskan SN selaku anggota DPR RI periode 2009-2014 bersama Anang, Andi, Irman dan Sugiharto diduga dengan tujuan menguntungkan diri sindiri dan orang lain atau korporasi.
Kemudian, menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya sehingga diduga mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai paket pengadaan Rp 5,9 triliun dalam pengadaan paket e-KTP tahun 2011-2012 di Kemendagri.
Oleh penyidik, Setya Novanto dinilai melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke 1.
Sebagai pemenuhan hak tersangka, diungkapkan Saut Situmorang, KPK telah mengantarkan surat SPDP pada Setya Novanto, 3 November 2017.
Surat itu diantar ke kediaman Setya Novanto, Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Ini adalah kali kedua Ketua DPR RI itu menyandang status tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.
Sebelumnya Setya Novanto juga telah tersangka. Namun, status hukumnya gugur lantaran menang dalam gugatan praperadilan melawan KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.(*)
>