News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Korupsi KTP Elektronik

GMPG Minta KPK Tidak Kalah dari 'Dagelan Parodi' Fredrich Yunadi

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sempat membuat publik heboh dengan ancaman meminta perlindungan kepada Presiden jika KPK memanggil paksa kliennya, sikap dari Fredrich Yunadi, kuasa hukum Setya Novanto, itu pun membuat Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) berkomentar.

Ahmad Doli Kurnia, Ketua GMPG, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak kalah dari 'Dagelan parodi' dari Fredrich.

"Iya, pernyataan-pernyataan yang disampaikan Fredrich Yunadi itu seperti 'dagelan parodi' yang membolak-balikkan logika," ujar Doli ketika dihubungi, Senin (13/11/2017).

Doli menyatakan jika sikap Fredrich justru mengajarkan rakyat ke arah kesesatan berfikir dalam memahami hukum.

Ia pun menggambarkan sikap kuasa hukum Ketua DPR RI itu sebagai orang yang suka mengarang, mengutip informasi yang keliru, melakukan analisis yang ngawur, dan kesimpulannya pun jadi tak kontekstual, tapi tetap merasa paling pintar.

Atas gambaran situasi itu, GMPG meminta dengan tegas agar KPK tidak boleh lagi kalah dari Setya Novanto.

Baca: Rekonstruksi Pembunuhan Dokter Lety, Pelaku Isi Peluru Senjata Api di Warung

"KPK tidak boleh kalah cepat, kalah cerdik, kalah ngotot dan harus tegas setegas-tegasnya untuk segera melakukan penahanan terhadap Setya Novanto," kata Doli.

Karena, menurut Doli, apabila Setya Novanto masih terus di luar, dia pasti akan melakukan manuver apa saja untuk 'menghabisi' KPK.

Doli sendiri mendapatkan informasi bahwa hari ini Ketua Umum DPP Partai Golkar itu akan mangkir lagi.

"Kabarnya dia kabur ke NTT, memenuhi saran dari kuasa hukumnya yang memang meminta dia untuk tidak memenuhi panggilan KPK," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Fredrich ngotot, pemeriksaan kliennya selaku anggota DPR oleh penegak hukum harus seizin Presiden.

"Pasti. Kami akan minta perlindungan Presiden, TNI, Polri terhadap pihak yang melawan undang-undang," kata Fredrich di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar, Minggu (12/11/2017).

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!

Berita Populer

Berita Terkini