Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menggelar rapat pleno hari ini, Selasa (21/11/2017).
Sedianya, rapat ini akan membahas nasib Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang saat ini sudah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin mengungkapkan, partainya belum dapat memastikan apakah akan menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) sebagai forum tertinggi untuk pemilihan ketua umum baru.
Ia mengaku enggan mendahului hasil pleno.
"Ya, mau munaslub atau tidak munaslub itu tergantung kajian evaluasi melalui rapat pleno DPP Partai Golkar," katanya.
Nurdin Halid mengatakan, dirinya lah yang mungkin menjalankan roda organisasi menggantikan Ketua Umum Golkar Setya Novanto.
Baca: Pengacara Bluk Black Sea Laporkan PT PPP ke Bareskrim Polri
"Jadi begini, sekarang ini semua akan dibicarakan dalam rapat pleno. Jadi saya sebagai ketua harian sekarang memimpin organisasi, menghantar rapat pleno," katanya.
Nurdin menjelaskan, dalam rapat pleno DPP Golkar akan memutuskan apakah ada pelaksana tugas hingga musyawarah nasional.
Menurutnya, kendali organisasi dibawahnya diatur oleh AD/ART Partai Golkar.
"Iya memang kalau AD/ART, Ketua Harian otomatis, kalau ketua umum berhalangan," katanya.
Nurdin mengaku siap jika diminta pleno DPP Golkar untuk menjabat Plt Ketum Golkar.
"Oiya. Otomatis itu harus kita terima. Karena itu tugas. Tanggung jawab," katanya.
Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga menjelaskan dalam rapat pleno DPP Partai Golkar yang akan digelar membahas sejumlah masalah yang menjerat partai.
Tentu saja, yang juga menjadi bahasan adalah masalah hukum yang kini dihadapi Setya Novanto.