News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Calon Panglima TNI

Ini Profil Marsekal Hadi Tjahjanto, Calon Panglima TNI Pengganti Gatot Nurmanto

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal Hadi Tjahjanto saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, terkait penanganan kasus pengadaan helikopter AugustaWestland (AW)-101 yang diliai terlalu mahal, Jumat (26/5/2017). Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengumumkan tiga tersangka dari militer yang merugikan negara sebesar Rp 220 miliar, sedangkan KPK saat ini sedang dalam tahap penyelidikan untuk mengejar pihak sipil yang diduga terlibat. TRIBUNNEWS/HERUDIN

Pada tahun yang sama, ia sempat menjabat Sekretaris Militer Presiden hingga 2016.

Sebelum diangkat sebagai KSAU, Hadi sempat menjabat Irjen Kementerian Pertahanan RI hingga 2017.

Marsekal Hadi Tjahjanto dipilih menjadi Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) lantaran ia dinilai mampu dan cakap dalam memimpin institusi TNI.

"Marsekal Hadi dianggap mampu dan cakap, serta memenuhi syarat menjadi Panglima TNI sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo melalui pesan singkat, Senin (4/12/2017).

Selebihnya, lanjut Johan, hanyalah alasan bersifat normatif.

Presiden mengganti Panglima TNI lantaran Gatot akan memasuki masa pensiun pada tanggal 1 April 2018. Adapun, sejak November 2017 lalu, Gatot sudah memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP).

Presiden Jokowi pun sudah mengirimkan surat usulan tersebut ke DPR RI.

Surat pengajuan tersebut diserahkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Wakil Ketua DPR Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Fadli Zon, Senin (4/12/2017) pagi.

"Surat tadi saya terima dan juga diserahkan langsung kepada Plt Sekjen DPR Ibu Damayanti untuk kami proses," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Fadli menambahkan, dalam surat tersebut sekaligus disampaikan bahwa Gatot akan diberhentikan dengan hormat.

Selanjutnya, surat akan dibahas dalam rapat pimpinan DPR yang menurut rencana digelar Senin siang.

Sesuai mekanisme, surat akan terlebih dahulu dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk mengagendakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh komisi terkait, yakni Komisi I. (*)
 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini