Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR Fraksi Gerindra, Ahmad Muzani ingin menegaskan komitmen netralitas calon Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, memimpin TNI dalam menghadapi Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Presiden 2019.
"Kami ingin dapatkan ketegasan itu dari Panglima TNI," kata Muzani kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/12/2017).
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra ini tidak mempermasalahkan soak kedekatan Marsekal Hadi dengan Presiden Jokowi.
Menurutnya, hal ini merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi sebagai panglima tertinggi. Sehingga menunjuk siapa saja, dan itu patut dihormati.
"Buat kami, siapapun yang ditunjuk tak ada masalah, itu hak prerogatif Presiden. Apakah itu orang yang sangat dekat, orang yang sangat jauh, silakan saja. Karena pada akhirnya loyalitas itu pada bangsa dan negara. Dan kami akan buktikan besok dari pandangan-pandangan beliau (Hadi)," kata Muzani.
Baca: Panglima TNI Ikut Mengantar Marsekal Hadi Tjahjanto ke DPR
Lebih lanjut Muzani mengaku menyadari tahun politik 2018 hingga 2019 memang tahun yang sangat riskan.
Sehingga dia ingin mendapatkan kepastian TNI di tangan Hadi menjadi alat negara yang betul-betul netral bagi kepentingan semua partai dan golongan.
"Yang paling penting kami ingin mendapat jaminan bagaimana beliau menjaga NKRI. Bagaimana beliau mengatasi gangguan-gangguan keamanan di Papua yang sekarang sudah mulai terasa. Itu potensi yang sangat riskan untuk keutuhan NKRI " kata Muzani.
Lebih lanjut Muzani juga ingin mendengar pandangan calon Panglima TNI mengatasi terorisme.
Pasalnya, terorisme menjadi bagian jadi masalah serius bagi keutuhan negara. Begitupun dengan masalah politik 2018 sampai 2019.
"Prinsipnya, kita akan mendengar pandangan dan visi dari Pak Hadi sebagai calon Panglima TNI. Kami kan lakukan pendalaman apa dan bagaimana jabatan yang akan beliau pegang. Karena jabatan Panglima TNI jabatan yang sangat strategis berkaitan dengan jumlah orang yang sangat banyak. Dan orang tersebut mengendalikan dan memegang senjata untuk kepentingan pertahanan RI," kata Muzani.