Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dinilai sebagai sebuah kebijakan blunder oleh sebagian besar masyarakat.
Diketahui Trump mendukung pemindahan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, beberapa waktu lalu.
Atas kebijakan sepihak tersebut, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR, Jazuli Juwaini, meminta agar Pemerintah AS dan Presiden Donald Trump membatalkan klaim tersebut.
Baca: Menteri Luar Negeri Liga Arab Desak Donald Trump Batalkan Keputusan Terkait Yerusalem
Jazuli mengimbau Trump tidak bermain-main dengan kebijakan yang bisa memicu kemarahan umat Islam dunia.
"Tak sekedar umat Islam, bahkan umat-umat lain yang peduli pada perdamaian dan isu kemanusiaan rakyat Palestina bisa berbalik marah kepada Trump," ujar Jazuli, melalui pesan singkat, Minggu (10/12/2017).
Baca: Guru Besar UI Nilai Masyarakat Dunia Perlu Didorong Untuk Mengakui Wilayah Negara Palestina
Jika tidak mempedulikan hal itu, Jazuli meyakini AS akan dikucilkan negara lain dan Donald Trump sendiri akan terjungkal.
Hal tersebut merujuk mayoritas pemimpin negara di dunia dan rakyatnya mengecam keputusan Donald Trump.
Kemudian, di berbagai belahan dunia berlangsung aksi bela Palestina.
Baca: Ketua Fraksi PKS: Klaim Atas Yerusalem Adalah Bentuk Penindasan, Kezaliman dan Penjajahan
"Jika Trump dan AS serikat tak bergeming kita yakin pasti akan dikucilkan dunia dan kepemimpinannya akan terjungkal," kata Jazuli.
Di sisi lain, anggota DPR Dapil Banten ini mengapresiasi pernyataan tegas Presiden Jokowi dan Pemerintah RI soal isu ini.
Meski demikian, Jazuli tetap menginginkan agar ada langkah lebih maju untuk menggalang kekuatan negara-negara dunia di kawasan, melalui forum OKI dan forum PBB untuk menolak dan menerbitkan resolusi atas klaim sepihak yang melanggar banyak kesepakatan dan resolusi dunia tersebut.
"Klaim itu jelas melanggar resolusi PBB dan menjustivikasi dan memperparah penjajahan Israel atas Palestina. Kita dorong Pemerintah untuk menggalang aksi penolakan dengan negara-negara lainnya," katanya.