Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengaku belum melihat langsung surat penunjukan yang dilakukan Setya Novanto kepada Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR.
Menurutnya, siapapun berhak mengusulkan calon Ketua DPR.
"Sebenarnya siapapun boleh mengusulkan, partai kita boleh apalagi ketum yang mengusulkan," kata Sarmuji saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Minggu (10/12/2017).
Baca: Pengamat: DPR Tak Bisa Akomodir Pelimpahan Kewenangan Ketua DPR Dari Novanto Kepada Aziz Syamsuddin
Namun, menurutnya sebaiknya usulan itu dibahas dalam rapat pleno.
"Tetapi semua usulan harusnya diproses melalui sistem keorganisasian kita. Kalau ada surat sebaiknya diadakan rapat pleno dan diputuskan dalam rapat pleno," imbuh dia.
Baca: Setya Novanto Tunjuk Aziz Syamsuddin Jadi Ketua DPR, IPR: Golkar Bukan Toko Kelontong
Anggota Komisi XI DPR RI ini menjelaskan, dalam rapat pleno DPP Golkar tanggal 21 November lalu disepakati, bahwa pergantian Ketua DPR ditetapkan setelah proses praperadilan Novanto selesai.
"Setahu saya itu belum berubah, jadi saya tidak tahu kalau hal-hal yang lain," kata Sarmuji.
Dirinya menambahkan, siapa pun punya hak mengusulkan nama, apalagi Novanto sebagai Ketua Golkar.
Nama yang diusulkan Novanto pasti menjadi pertimbangan tersendiri.
Baca: Kader Golkar Tidak Setuju Jika Aziz Syamsuddin Ditunjuk Setya Novanto Jadi Ketua DPR
Dengan catatan, usulan tersebut harus melalui prosedur.
"Azis juga kan enak jika menjadi Ketua DPR didukung partai," katanya.
Menurutnya, jika mengantongi izin resmi partai, Aziz tentu lebih enak menjabat Ketua DPR.
Sebab, rapat pleno menjadi keputusan resmi partai.
"Jadi kalau disetujui partai kan lebih enak langkahnya," kata Sarmuji.
Baca: Wasekjen Golkar: Keputusan Setya Novanto Tunjuk Aziz Syamsuddin Jadi Ketua DPR Langgar AD/ART
Sebelumnya diberitakan, Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia mempertanyakan adanya pertemuan antar-fraksi yang diinisiasi Ketua Fraksi Partai Golkar Robert Kardinal.
Pertemuan dihadiri Sekretaris Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sekretaris Jenderal DPP PPP sekaligus Anggota Fraksi PPP Arsul Sani.
Pertemuan itu disebut membicarakan pengunduran diri Novanto sebagai Ketua DPR RI dan menyampaikan agar segera dilaksanakan rapat paripurna untuk mengesahkan Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR.
Doli menyayangkan hal tersebut karena menunjukkan bahwa Novanto, Robert Kardinal dan Aziz telah menempatkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan partai dan publik.
Ia pun mendesak agar Munaslub segera dilakaanakan untuk menentukan kepemimpinan baru.
"Manuver-manuver yang melanggar aturan partai seperti itu akan sering terjadi bila kepemimpinan SN dan kroninya ini masih terus berlangsung," kata Doli.