News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Munaslub Partai Golkar

Dedi Mulyadi Sebut Airlangga Hartarto Sudah Didukung 34 DPD Golkar

Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Ferdinand Waskita
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi saat hadir dalam pembukaan Mukernas Kosgoro 1957 di Hotel Menara Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (12/12/2017) malam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi mengklaim Airlangga Hartarto sudah didukung oleh 34 dewan pimpinan daerah (DPD) untuk maju sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Artinya Menteri Perindustrian RI itu didukung oleh semua elemen Partai Golkar di seluruh Indonesia.

“Senin (11/12/2017) malam Ketua DPD Nusa Tenggara Timur sudah menyatakan dukungan kepada Pak Airlangga, berarti sudah 34 DPD. Ketua DPD masing-masing sudah mengantongi tandatangan DPD tingkat dua sehingga sudah didukung seluruh Indonesia,” ucap Dedi, Rabu (13/12/2017).

Baca: Diperiksa, KPK Yakin Hilman Tahu Banyak Soal Setya Novanto

Dedi Mulyadi menyebutkan dukungan Airlangga Hartatro sebagai ketua umum merupakan satu dari tiga harapan 34 DPD menyikapi turbulensi yang tengah menghantam partai berlambang pohon beringin tersebut.

“Yang pertama adalah semangat mengadakan Munaslub (Musyawarah Nasional Luar Biasa), semangat melakukan pembaharuan terutama dalam hal kaderisasi, serta semangat untuk dipimpin Pak Airlangga Hartarto.”

“Itu semangat yang dimiliki 34 DPD seluruh Indonesia saat ini,” jelasnya.

Baca: Setya Novanto Membisu, Hakim: Apakah Saudara Mendengarkan Saya?

Dalam hal semangat pembaruan, Dedi Mulyadi mengusulkan dalam perekrutan kader Partai Golkar hendaknya bekerjasama dengan lembaga penegak hukum antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ia mengatakan kasus yang menimpa Setya Novanto perlu menjadi pembelajaran bagi Partai Golkar.

“Untuk komposisi pengurus karena kita memiliki semangat perubahan untuk Golkar perlu mengadakan kerjasama dengan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya untuk memastikan kader yang masuk partai tidak memiliki masalah,” pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini