Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Partai Golkar dinilai tepat dan elegan dengan menarik wakilnya dari Pansus angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pengamat Politik Ray Rangkuti melihat sikap itu diambil seiring dengan perubahan kepemimpinan di dalam tubuh Golkar, yakni di bawah pimpinan Airlangga Hartarto.
Bersamaan dengan itu, partai berlambang pohon beringin itu juga mengubah slogan mereka--Golkar bersih.
Baca: Sempat Buron, Pengedar Narkoba di MG Klub Internasional Akhirnya Menyerahkan Diri
"Golkar bersih itu tidak boleh berhenti sebatas slogan. Harus ada pembuktian di lapangan. Salah satunya adalah mendukung berbagai upaya KPK dalam memberantas korupsi. Hal ini harus ditandai dengan keluarnya Golkar dari Pansus KPK," ujar Ray Rangkuti kepada Tribunnews.com, Rabu (20/12/2017).
Karena, imbuhnya, bagaimanapun, nama Golkar ditandai dengan negatif seiring dengan dalamnya peranan mereka dalam pansus KPK.
Pada saat yang sama, berbagai upaya mereka untuk meyakinkan publik bahwa pansus KPK ini dalam rangka memperbaiki KPK tidak mendapat respon yang cukup.
Publik pun tetap melihat pansus KPK itu bagian dari upaya parpol memperlemah KPK dan saat yang sama seperti melindungi teman-teman parpol mereka.
Jadi pilihan untuk keluar dari pansus KPK itu merupakan langkah tepat untuk meyakinkan publik bahwa ada perubaham dalam Golkar era Airlangga.
Baca: Polisi Tangkap Terduga Penculik Anak di ITC Kuningan
Diketahui, Partai Golkar tengah menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) sdi JCC, Senayan, Jakarta.
Munaslub dengan tagline menuju Golkar Bersih mengukuhkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto.
Lantas bagaimanakah sikap Golkar dalam Kepemimpinan yang baru dalam Pansus Angket DPR untuk KPK yang disoroti Masyarakat.
Politisi Golkar yang menjabat Ketua Banggar DPR, Aziz Syamsuddin menegaskan partainya kemungkinan akan keluar dari Pansus Angket DPR untuk KPK.
Hal tersebut akan terlebih dahulu dibahas fraksi Golkar bersama Ketua Umum.
"Ini sudah terlewati masa sidang dan tentu nanti akan berkoordinasi dengan Ketum apabila nanti hal-hal itu sudah dirasakan nanti akan kita cabut aja. kita hentikan untuk hak angket pansus itu," ujar Aziz di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu, (20/12/2017).
Hal senada disampikan Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid.
Ia mengatakan partainya akan melakukan evaluasi soal keanggotaan Golkar di Pansus Angket DPR untuk KPK. Jangan sampai menurutnya Angket menimbulkan ketidakjelasan di masyarakat.
"Jangan sampai hak angket itu berlama-lama kemudian menciptakan ketidakjelasan, baik institusi yang dibuatkan hak angket maupun terhadap pandangan masyarakat. Karena itu, kita akan lakukan evaluasi," kata Nurdin.
Sementara itu Airlangga Hartarto sendiri mengatakan Pansus angket DPR untuk KPK merupakan bagian dari keputusan paripurna. Karena itu, Partai Golkar menurutnya, hanya bisa mendorong Pansus tersebut untuk egera dirampungkan.
" Nah, yang dapat dilakukan adalah tentu penyelesaian Pansus, kesimpulan Pansus itu segera diselesaikan," kata Airlangga