Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menilai partai politik memiliki tanggung jawab menghilangkan budaya politik uang dalam kontestasi pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
"Transaksi politik yang dilakukan kandidat kepada pemilih dan penyelenggara merupakan bentuk kejahatan yang menjadikan pemilih tidak lagi berdaulat," kata Kornas JPPR Sunanto dalam sebuah diskusi di kawasan Thamrin, Jakarta, Jumat (5/1/2018).
Baca: Beredar Video Sedang Bagikan Uang, Ini Jawaban Letjen TNI Edy Rahmayadi
Baca: Terbukti Menyuap Panitera Pengganti PN Jaksel, Dirut PT AMDI Dituntut 3,5 Tahun Penjara
"Partai Politik harus mampu menciptakan sistem kontrol dalam internal dan kader partai politik sebagai upaya pencegahan terhadap praktek-prakktek politik transaksional yang sering terjadi," tambahnya.
Sunanto menuturkan, partai politik harus menjalankan tugasnya dalam hal pendidikan politik terhadap kader partai dan masyarakat dalam hal ini pemilih.
Menurutnya, partai politik, pasangan calon dan tim kampanye harus melakukan proses kampanye yang cerdas dan mendidik.
"Partai politik harus mengedepankan visi, misi dan program kerja dalam rangka mempengaruhi pilihan pemilih," imbuhnya.