Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad menilai akan sangat baik bila setiap calon kepala daerah memberikan perhatian khusus kepada rakyat miskin terutama di bidang hukum.
Menurut praktisi hukum itu, bantuan hukum untuk rakyat miskin adalah salah satu program yang menurut Samad perlu diprioritaskan oleh calon pemimpin daerah.
"Tidak mudah menginisiasi bantuan hukum bagi rakyat miskin tidak mampu, tapi bila ada calon Kepala Daerah yang mau memiliki program ini dan melaksanakannya maka hampir pasti dia pro rakyat," ujar Abraham dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Rabu (10/1/2018).
Apalagi imbuh Abraham Samad, sebetulnya pemerintah pusat telah berkomitmen terhadap bantuan hukum bagi kaum miskin tidak mampu melalui UU No. 16 Tahun 2011 namun undang-undang ini perlu diimplementasikan hingga tingkat Kabupaten/Kota.
"Pemda semestinya dapat mengimplementasi hal ini dengab menginisiasi perda bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu," kata Abraham Samad.
Baca: PPP Ingin Menang Salah Satu Alasan Sepakat Dukung Djarot-Sihar
Karena Abraham Samad menilai, bantuan hukum kepada masyarakat miskin tidak mampu akan makin membantu peningkatan kualitas demokrasi di suatu daerah.
Menurut Abraham kesetaraan hukum di sebuah daerah juga akan membuat daerah tersebut lebih mudah melakukan pencegahan korupsi.
"Perang terhadap korupsi kan perang abadi, nah dengan kesetaraan hukum melalui bantuan hukum tadi, rakyat miskin pun tidak akan takut melaporkan pejabatnya yang dicitrakan melakukan tindak pidana korupsi," ujar Abraham Samad.
KPU RI sudah menetapkan tanggal pencoblosan Pilkada Serentak 2018 yaitu pada tanggal 27 Juni 2018. Rencananya, ada 171 daerah yang mengikuti Pilkada 2018.
Pilkada serentak tahun 2018 akan lebih besar daripada Pilkada sebelumnya. Sebanyak 171 daerah akan berpartisipasi pada ajang pemilihan kepala daerah tahun depan.
Dari 171 daerah tersebut, ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada di 2018. Beberapa provinsi di antaranya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.