Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM.COM, JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Mulyono meningatkan agar prajurit TNI tidak boleh berpatisipasi dalam kegiatan politik praktis.
Sejak dwifungsi ABRI dicabut pada 1999 lalu, sampai saat ini, komitmen TNI AD untuk menjaga netralitasnya terus dijaga.
Baca: Akui Soal Mahar Politik, Fahri Dorong Pemerintah Garap Regulasi Pembiayaan Pilkada
Dalam sambutannya di acara serah terima jabatan (sertijab) sejumlah perwira di lingkungan TNI AD, di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Senin (15/1/2018), Mulyono menjelaskan bahwa tahun ini, di mana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 akan digelar di 171 wilayah, komitmen TNI AD untuk menjaga netralitasnya akan kembali diuji.
Ia memerintahkan jajarannya, untuk bisa menjaga komitmen tersebut.
"Netralitas TNI telah menjadi jiwa, napas dan sikap yang ditunjukan oleh seluruh prajurit TNI AD dalam kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu, netralitas bagi TNI AD telah final, dan tidak perlu diperdebatkan atau diragukan lagi," katanya.
Baca: Saat Acara Sertijab Edy Rahmayadi, KSAD Minta Purnawirawan Tidak Ajak Prajurit Aktif Berpolitik
Dalam Pilkada tahun ini, salah satu pesertanya adalah Letjend TNI Edy Rahmayadi.
Dalam upacara hari ini, Edy Rahmayadi yang merupakan Calon Gubernur Sumatera Utara itu, hadir untuk menyerahkan jabatan Pangkostrad kepada Mayjend TNI Agus Kriswanto yang sebelumnya menjabat sebagai Dankodilat TNI AD.
Mulyono memahami pertisipasi tersebut.
Ia menegaskan bahwa partisipasi itu, bukanlah bentuk kembalinya TNI AD ke ranah politik praktis.
Mulyono juga menegaskan, bahwa partisipan dalam Pilkada tahun ini adalah purnawirawan.
KSAD juga meminta agar purnawirawan tidak menarik-narik prajurit aktif untuk kegiatan politik.
Baca: Polri: Anton Charliyan dan Murad ismail Tidak Bisa Kembali Jadi Anggota Polri
"Sebagai jaminan kepada masyarakat bahwa TNI AD serius mengawal demokrasi ini, pada kesempatan ini juga saya perintahkan kepada pada Pangkodam agar membentuk tim pengawal netralitas TNI," ujarnya.
Tim tersebut akan bertugas menerima laporan pengaduan dari masyarakat jika ada oknum prajurit TNI AD yang berpartisipasi dalam politik praktis dan akan melakukan pemantauan selama proses pelaksanaan pilkada di wilayahnya masing-masing.
Hal tersebut menurut Mulyono penting, untuk menjaga netralitas TNI AD.