Baca tanpa iklan
Baca: KPK Perpanjangan Masa Penahanan Bupati Hulu Sungai Tengah
Presiden dinilai tidak konsisten karena dua menteri dari Golkar diperbolehkan menjadi pengurus partai.
Saat kampanye Pilpres 2014 lalu, Jokowi menegaskan bila menterinya nanti tidak boleh rangkap jabatan.
Aturan tersebut membuat Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menanggalakan jabatannya sebagai ketua DPP PDIP bidang Politik, hukum, dan Keamanan.
Begitu juga Menkopolhukam, Wiranto yang menaggalkan jabatan Ketua Umum Hanura.