Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Korbid Pemenangan Pemilu Sumatera DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan partainya tetap konsisten melawan korupsi dan tak memberikan toleransi.
Doli mengatakan peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Jombang yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, tak lain seperti ujian bagi partai berlambang pohon beringin itu.
"Pasca Munaslub beberapa bulan lalu, yang mengusung tagline Golkar Bersih, kami pasti terus akan diuji oleh berbagai peristiwa serta respons, sikap, dan kebijakan yang kami ambil," ujar Doli, melalui pesan singkat, Senin (5/2/2018).
Terhadap peristiwa itu, Doli mengaku partainya konsisten bahwa hari ini Golkar adalah Golkar yang 'zero tolerance' terhadap korupsi. Hal itu juga akan terus berlaku ke depannya terhadap siapapun kader, apalagi pimpinan partai di semua level yang terindikasi korupsi.
Meski demikian, ia mengungkap ada dua pendekatan yang kemungkinan akan dilakukan Golkar terhadap kader atau pimpinan partai yang ditersangkakan.
Baca: Melihat Tumpukan Sampah di Pintu Air Manggarai
Pertama, yaitu pendekatan organisasi, dimana Golkar dengan segera memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan di partai yang melekat pada dirinya.
"Dan bila sampai proses hukum yang inkrach yang bersangkutan dinyatakan terpidana, bukan tidak mungkin dapat dikenai sanksi pemecatan dari keanggotaan," ungkap Ketua Generasi Muda Partai Golkar itu.
Apalagi, kata Doli, bila hukumannya terkena sanksi berat atau sudah berulang-ulang kali dilakukan. Sesungguhnya tindakan itu adalah sesuatu yang dilakukan dengan berat hati, tapi demi kepentingan Golkar, bangsa dan negara, Doli mengaku partai tidak punya pilihan lain.
Pendekatan kedua adalah pendekatan kemanusiaan. Doli menjelaskan bahwa sebagai manusia yang memiliki hak pembelaan di depan hukum dan dalam konteks menghargai peran dan kontribusinya kepada partai selama ini, kader atau pimpinan yang ditersangkakan, akan diberi bantuan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
"Ya kita akan beri bantuan hukum, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," katanya.