Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), mengemukakan syarat wajib bagi Perguruan Tinghi Asing (PTA) yang akan membuka akses di Indonesia.
Salah satunya yakni PTA harus mau berkolaborasi dengan perguruan tinggi swasta (PTS).
Rencananya, ada lima hingga 10 PTA yang akan diberikan izin pada 2018. Bahkan, ketentuan PTA telah termasuk dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Menanggapi peryataan itu, Ketua Umum Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE), Bimo Sasongko, menilai impor perguruan tinggi asing (PTA) bisa diterima dengan tangan terbuka jika hal itu membawa kemajuan bangsa secara konkret dan mampu bersimbiosis mutualisme dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia.
Namun, menurut Bimo, masalah baru akan muncul apabila impor PTA itu dilakukan secara instana dan prasyarat yang sangat longgar serta tanpa akreditasi yang semeatinya.
Baca: Jumlah Pengungsi Banjir di Rawajati Meningkat
Untuk itu, sebagai Ikatan Alumni yang mengakomodir para alumni dari berbagai PTA, dia memberikan alternatif agar
dilakukan dengan pengiriman besar-besaran pemuda Indonesia untuk kuliah di perguruan tinggi luar negeri terkemuka.
"Alternatif diatas membutuhkan metode khusus yang dirumuskan oleh merek-mereka yang pernah sukses belajar di Luar Negeri," kata Bimo Sasongko di Jakarta, Selasa (6/2/2018).
Selain itu, saran alternatif ini bisa diawali dengan program super matrikulasi dan pelatihan bahasa di dalam negeri.
Bimo menekankan agar masuknya PTA diberlakukan persyaratan secara ketat.
Menurutnya, operasional PTA jangan hanya menekankan aspek bisnis atau komersial yang melakukan perluasan pasar ke Indonesia.
Dia menilai, IABIE yang ribuan anggotanya merupakan lulusan perguruan tinggi di luar negeri terkemuka, bisa memberikan sumbangan pemikiran terkait masuknya PTA di Indonesia.
Lebih lanjut, tradisi ilmiah dan keunggulan ristek di universitas terkemuka dunia yang sudah tumbuh ratusan tahun, tidak mungkin dicangkok atau dipindah secara instan ke Indonesia.