News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Prabowo Sebut Sekjen Gerindra Layak Jadi Wakil Ketua MPR RI

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan posisi Wakil Ketua MPR RI yang kosong cocok diisi oleh salah satu kadernya.

Kader yang dimaksud Prabowo adalah Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani.

Ia dinilai layak oleh Prabowo untuk menduduki kursi Wakil Ketua MPR RI. Alasannya, dibanding kader lain, Muzani termasuk salah satu kader senior dari partai yang dipimpinnya.

"Saya kira pantas lah. Dari segi senioritas, dari segi rekam jejak," ujar Prabowo, usai HUT ke-10 Gerindra di Kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu (10/2/2018).

Alasan lainnya, kata Prabowo, hampir semua kader maupun pengurus partai Gerindra mendukung Muzani. "Saya kira ujungnya nanti Dewan Pembina akan setuju," kata Prabowo.

Ditemui dalam kesempatan yang sama, Muzani masih enggan menjawab terkait dukungan partai Gerindra kepadanya.

Baca: Jokowi, Gunung Kerinci dan Rumah Gadang

Ia meminta awak media menunggu hasil paripurna pekan depan.

"Masih diajukan (untuk Wakil Ketua MPR). Kita masih tunggu paripurna, Senin tanggal 12 Februari, karena itu adalah penetapan perubahan UU MD3 mengambil keputusan," ujar Muzani.

Sebelumnya, pada rapat pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, mengatakan mayoritas fraksi di DPR RI setuju dengan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Dalam revisi UU MD3 yang akan diparipurnakan pada Senin pekan depan, Baleg bersama pemerintah menyepakati penambahan satu kursi Wakil Ketua DPR RI untuk Fraksi pemenang Pemilu 2014, Fraksi PDI Perjuangan dan penambahan tiga kursi Wakil Ketua MPR RI untuk Fraksi PDI Perjuangan, Gerindra dan PKB. Hanya Fraksi NasDem dan Demokrat yang menolak.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!

Berita Populer

Berita Terkini